FORUM KEADILAN – Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro menilai bahwa pasca selepas mundurnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko perekonomian) Airlangga Hartarto dan menjelang rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah nasional (munas) Golkar 2024 adanya pengubahan aturan dan pola kaderisasi.
Diketahui, Rapimnas akan diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta, pada Selasa, 20-21 pagi yang dilanjutkan dengan Munas.
Rapimnas dan Munas tersebut diselenggarakan setelah Airlangga Hartarto mengumumkan mundur dari posisi Ketua Umum (Ketum) Golkar. Saat ini, Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi Pelaksana (Plt) Ketua Umum.
Ketum Golkar baru pun akan ditentukan pada Munas hari kedua, Rabu, 21/8/2024
“Ini menunjukkan bahwa pola kaderisasi dan promosi kader, perekrutan kader ternyata menafikan merit system tadi. Jadi lebih masih, sangat konteks tadi tuh, konteksnya adalah ada yang penting ini, dengan ada cara yang mengubah-ngubah aturan main itu, Undang-Undang peraturannya, payung hukumnya, maka bisa masuk itu barang, kan gitu,” ujar Siti Zuhro, di Podcast PHD 4K di Forum Keadilan, pada Sabtu, 17/8/2024.
Partai Golkar sendiri saat ini diisi oleh banyak teknokrat dan kader dengan sistem merit atau berbasis kemampuan yang tergolong demokratis.
Ia mengaku merasa khawatir bahwa akan terjadi hal yang tidak memungkinkan saat munas diselenggarakan.
“Kita khawatir, bahwa pasca selepas dari mundurnya mas Airlangga Hartarto ini akan terjadi lagi nanti munas dengan mengotak-ngatik aturan main sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin,” lanjutnya.
“Lalu apa? kaderisasi yang dilakukan oleh Golkar selama ini? dengan sejumlah kader-kader handalnya yang tadi itu. Itu menurut saya, sangat mensubordinasi, sangat meremehkan, pola kaderisasi yang selama ini sudah dilakukan dengan seksama oleh golkar yang seharusnya, dari jenjang-jenjang yang persyaratannya itu kalau ga salah itu, mulai dari dia jadi pengurus tidak? mulai dari DPD-nya, mungkin mulai dari DPC, DPD lalu di PP-nya Golkar,” tambahnya.
Sebelumnya, ramai isu nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi kader Golkar ketika Rapimnas dan Munas pada 20-21 Agustus 2024.
Tidak sampai disitu, Gibran pun saat ini dikaitkan dengan posisi Ketum Golkar, setelah munculnya beredar poster dari Koalisi Muda Pembaharuan Golkar (KMPG) yang memberikan narasi mendukung Gibran menjadi Ketum Golkar 2024-2029. Dalam poster tersebut terlihat foto Gibran yang lengkap dengan logo Partai Golkar.
Di sisi lain, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan bahwa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah memenuhi syarat menjadi calon Ketum Partai Golkar sehingga Bahlil dapat maju untuk menggantikan Airlangga Hartarto.
Ace juga mengatakan bahwa Bahlil memenuhi persyaratan dan mempunyai pengalaman yang sebelumnya pernah pernah menjadi pengurus DPD Provinsi Papua.
Menurut Siti Zuhro, harus terdapat persyaratan terkait pola kaderisasi di Golkar jadi tidak sembarang orang luar masuk.
Sebagai informasi, Ketua Steering Committee Rapimnas dan Munas Partai Golkar, Adies Kadir, menjelaskan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Ketum (Caketum) Golkar.
Syarat seorang kader menjadi caketum telah diatur dalam AD/ART Partai Golkar. Salah satunya adalah harus mengantongi dukungan minimal 30 persen pemilik suara di Munas Golkar.
“Ada persyaratan integritas, kejujuran, kompetensi dan sebagainya, kalau itu yang terjadi di Munas nanti akan terjadi, yang namanya perubahan, peraturan dan sebagainya, lalu memungkinkan dari siapapun dari luar ujuk-ujuk yang anggota saja belum, pengurus saja apalagi bisa, itu menurut saya, habis Golkar,” katanya.
Jika hal tersebut terjadi, lanjut Siti Zuhro, Golkar sebagai partai besar tak dapat dipercaya.
“Artinya, Golkar ga bisa dipercaya lagi sebagai Partai besar, partai yang berkualitas, ini sudah kacau banget, jadi saya khawatir bahwa ke depan, lalu Elan Golkar ini sangat disangsikan oleh publik luar, karena sekarang ini saja, sudah sangat dibela dengan mundurnya Pak Hartarto,” imbuhnya.
Ia pun pun menegaskan bahwa kemunduran Airlangga Hartarto dan apa yang terjadi di Golkar harus dijelaskan kepada publik tanpa ditutupi apapun pun.
“Lah itu lah mengapa saya beberapa hari lalu mengatakan, jelaskan secara gamblang kepada publik luar, mengapa ini terjadi. Supaya sejarah ini menjadi tiang pancang untuk tidak diulang kembali,” pungkasnya.
