FORUM KEADILAN – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai bahwa Pemilu 2024 adalah yang terburuk pasca reformasi. Ia mengaku melihat begitu banyak penyelewengan yang terjadi di proses Pemilu 2024.
“Jadi kita melihat bahwa dan merasakan pemilu kemarin pileg dan pilpres, kalau menurut saya adalah pemilu terburuk, sejak masa pasca reformasi,” Kata Djarot Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 16/8/2024.
Djarot mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui ada upaya terselubung yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan menggunakan alat-alat negara untuk meraih kekuasaan.
“Makanya pemilu yang buruk ini harus kita perbaiki dan kita buktikan perbaikan itu pada saat pilkada, supaya pilkada tidak berkurang keburukan dari pileg dan pilpres, berupa pengerahan alat-alat penyelenggara negara mulai KPU, Bawaslu, kemudian pengerahan aparat penegak hukum untuk mengintimidasi dan memaksa rakyat untuk memilih calon-calon tertentu,” ungkapnya.
Untuk itu, Djarot berharap, masyarakat benar-benar mengawal Pilkada 2024 di bulan November mendatang, sehingga hal-hal tersebut tidak terulang kembali.
“Maka daripada itu, kita harus buktikan betul bahwa pilkada November nanti adalah pilkada jauh lebih baik dari pemilu, pileg dan pilpres,” tuturnya.
“Kami mohon kepada rakyat dan media untuk bisa mengawasi pilkada, serta kepada rakyat untuk jangan takut menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani. Penyelenggara kita betul-betul diawasi supaya berlaku jujur dan adil, utamanya KPU Bawaslu,” cetusnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato Kenegaraan terakhirnya dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI
Dalam pidato tersebut, Jokowi meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena dalam 10 tahun kepemimpinannya masih banyak kekurangan.
Jokowi mengakui dirinya jauh dari kata sempurna yang terlahir dan tumbuh dalam segala keterbatasan. Sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, Jokowi mengatakan bahwa sangat mungkin ada yang luput dari pengawasannya.
Menanggapi permintaan maaf tersebut, Djarot menyebut bahwa ucapan permintaan maaf dari pejabat publik merupakan hal yang biasa. Namun, kata Djarot, yang lebih penting dari itu adalah sikap pertanggungjawaban.
“Saya pernah menjadi wali kota, wagub (wakil gubernur), permintaan maaf bagi penyelenggara eksekutif adalah hal wajar, dan hal normal dan hal wajar serta yang lebih penting lagi kebijakan kebijakan yang telah dibuat itu harus dipertanggungjawabkan, sehingga rakyat yang bisa menilai itu satu hal yang wajar yang normal itu etika pemerintahan seperti itu,”
pungkasnya.*
Laporan Muhammad Reza
