Kamis, 24 Juli 2025
Menu

GMNI Laporkan Anak-Menantu Jokowi ke KPK soal ‘Blok Medan’

Redaksi
Ketua GMNI Jakarta Selatan mengatakan Deodatus Sunda di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 9/8/2024 | Merinda Faradianti/Forum Keadilan
Ketua GMNI Jakarta Selatan mengatakan Deodatus Sunda di Gedung Merah Putih KPK, Jumat, 9/8/2024 | Merinda Faradianti/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melaporkan menantu dan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaporan tersebut karena fakta persidangan kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba (AGK) menyeret nama Bobby dan Kahiyang. Anak dan menantu Jokowi itu diduga memiliki tambang dengan nama ‘Blok Medan‘.

Ketua GMNI Jakarta Selatan Deodatus Sunda mengatakan, KPK bukan alat rezim Jokowi, sehingga KPK harus segera memeriksa Bobby dan Kahiyang dalam dugaan keterlibatannya pada kasus Malut itu.

“Kita menuntut KPK hari ini harus berani mengambil tindak lanjut. Terkait apa yang terjadi saat ini, KPK bukan lah alat Istana dan bukan alat rezim Jokowi. Itu yang kita tekankan,” katanya kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 9/8/2024.

Kata Deodatus, GMNI meminta KPK harus berani memanggil Bobby dan Kahiyang agar semua orang takut untuk melakukan korupsi. Terlebih, menurutnya, keterangan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Kadis ESDM) Provinsi Malut Suryanto Andili perlu diungkap dan ditelusuri.

“Jangan sampai kasus ini dibiarkan. Kita tidak mau kasus ini dibiarkan, artinya untuk menjaga hukum kita adalah negara, hukum untuk menjaga bagaimana korupsi tidak merajalela di negeri ini. Jangan mentang-mentang Bobby Nasution sebagai menantu dan Kahiyang sebagai anaknya Presiden Jokowi, terus KPK diam,” tegasnya.

Deodatus berharap KPK dapat merespons dan memeriksa Bobby serta Kahiyang agar terang kasus dugaan korupsi tersebut. Jika KPK tidak berani memeriksa anak dan menantu Jokowi itu, maka integritas KPK bisa diragukan masyarakat.

“Jangan sampai yang terjadi hard landing buat Jokowi sendiri. Publik akan merespons hal itu dan tujuan kami publik harus berani mengkritik hal ini. Hari ini kan semua orang takut mengkritik Istana. Kita ingin menunjukkan hal itu, kita tidak tunduk terkait hal itu,” pungkasnya.*

Laporan Merinda Faradianti