Bantah PDIP, Projo Tegaskan Tak Ada Penciptaan Kotak Kosong di Pilkada Jakarta

FORUM KEADILAN – Organisasi kemasyarakatan (ormas) relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Projo menilai tidak ada upaya penjegalan terhadap calon maupun partai tertentu, termasuk PDIP dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 mendatang.

Pernyataan itu disampaikan oleh Bendahara Umum (Bendum) Projo Panel Barus dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat, 9/8/2024.

“Kami tegaskan di sini bahwa DPP Projo memandang tidak ada skenario kotak kosong, tidak ada upaya-upaya penjegalan. Ini hanya narasi-narasi yang dikembangkan,” kata Panel.

Narasi kotak kosong itu berkembang usai muncul wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang akan diisi oleh partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan partai di luar koalisi tersebut, antara lain PKB, PKS, dan NasDem.

Menurut Panel, pihaknya tidak melihat adanya upaya menciptakan kotak kosong, yang ada kata dia, partai-partai di luar KIM yang semula sudah menyatakan dukungan terhadap calon tertentu melakukan kalkulasi ulang mengenai potensi kemenangan dari calon yang akan diusung.

“Malah Projo melihat yang terjadi adalah adanya sebuah dinamika di mana partai-partai yang tadinya mau mendukung calon tertentu mungkin sedang melakukan kalkulasi ulang calon tersebut bisa menang atau tidak,” ujarnya.

Panel kemudian menyinggung soal dukungan terhadap Ridwan Kamil yang juga akan didukung oleh KIM Plus untuk maju sebagai calon gubernur (cagub) di Jakarta.

Panel meyakini, Ridwan Kamil akan dengan mudah memenangkan pertarungan di Jakarta. Sebab, kata dia, di Jakarta tidak ada sejarah yang menyebutkan bahwa petahana dapat memenangkan pilkada untuk kedua kalinya.

“Karena sejarahnya petahana tidak pernah menang dan sejarahnya semua yang unggul di survei pasti kalah. Jadi tidak ada upaya-upaya itu, tidak ada skenario lawan kotak kosong,” ungkapnya.

Panel mengungkapkan bahwa pihaknya akan berusaha untuk memenangkan Ridwan Kamil di Jakarta dengan cara yang baik dan bermartabat.

Selain itu, Panel melihat bahwa PDIP saat ini tengah mengalami kesulitan mendapatkan mitra koalisi dalam menghadapi Pilkada 2024, khususnya di Jakarta.

“Jadi bukan penjegalan, yang ada memang kami melihat ada situasi di mana teman-teman PDIP memang mengalami kesulitan menemukan mitra koalisinya. Jadi bukan penjegalan,” bebernya.

“Jangan diputar balik, karena semua partai-partai dalam melaksanakan kerja sama politik pasti berkalkulasi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku partainya menerima laporan bahwa ada pihak-pihak yang berupaya untuk menjegal Anies Basweda maju sebagai calon Gubernur (cagub) Jakarta.

Menurut Hasto, upaya penjegalan yang dialami Anies akan mengakibatkan kehidupan demokrasi di Indonesia tidak sehat.

“Kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan dan siapa pun yang oleh proses yang seharusnya demokratis tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat,” kata Hasto kepada wartawan di Galeri Nasional Indonesia, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 8/8.

Hasto mengungkapkan, partainya berkomitmen untuk mengawal perhelatan Pilkada 2024 agar tidak terjadi penjegalan kepada siapa pun, termasuk kepada Anie.

“Karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan,” ujarnya.

Menurut Hasto, hak konstitusional setiap warga merupakan bagian dari demokrasi, sehingga harus diperjuangkan.

Selain itu, Hasto juga mengatakan bahwa seharusnya pilkada di Jakarta dapat dijalankan dengan penuh keadaban serta pertarungan ide dalam membangun Jakarta.

“Di Jakarta itu harus menampilkan suatu kontestasi yang menarik, kontestasi yang berkeadapan, yang kaya dengan ide-ide besar untuk membangun Jakarta dan Indonesia,” terangnya.

Hasto juga menyinggung soal adanya wacana pembentukan kotak kosong di Pilkada Jakarta. Menurut dia, wacana kotak kosong harus dicegah karena suara rakyat tidak bisa dipangkas begitu saja.

“Apa pun dengan peran yang sangat penting dan sentral suara rakyat tidak bisa kemudian dipangkas dengan melakukan suatu konsolidasi parti-parti politik yang menyebabkan calon lain tidak bisa dicalonkan,” ujarnya.

Menurut Hasto, apabila wacana kotak kosong itu masih dilakukan, maka rakyat memiliki kedaulatan untuk mengambil suatu keputusan. Dia pun meminta agar mereka mengambil pelajaran atas fenomena kotak kosong berhasil dimenangkan di daerah Makassar.

“Kita harus belajar dari Makassar. Ketika seluruh upaya dilakukan untuk mengganjal calon yang menempati tempat tersendiri di hatinya rakyat. Maka rakyat akhirnya memenangkan kota kosong dan itu menjadi pelajaran demokrasi yang sangat berharga, bahwa partai di dalam mencalonkan itu harus melihat suara arus bawah,” tandasnya.*

Laporan M. Hafid