Bahlil Janji Beri Lahan Tambang Terbaik untuk Muhammadiyah
FORUM KEADILAN – Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berjanji bakal memberikan lahan tambang yang terbaik untuk dikelola oleh organisasi keagamaan (ormas) Muhammadiyah.
“Insyaallah kita akan memberikan dari eks (bekas) PKP2B yang paling bagus, di luar dari KPC (PT Kaltim Prima Coal (KPC)),” katanya dalam konferensi pers di Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin, 29/7/2024.
Sayangnya, Bahlil belum bisa mengungkapkan lahan mana saja yang akan diberikan kepada Muhammadiyah tersebut.
“Kalau soal yang mananya, itu saya laporkan dulu ke Presiden baru ke media. Kalau saya laporkan ke media dulu, besok pagi saya di-reshuffle, bahaya kan,” ujarnya.
Bahlil meminta masyarakat dan ormas yakin jika pemerintah akan memberikan yang terbaik untuk lahan izin tambang tersebut.
“Mereka yang dikasih ini kan bukan organisasinya, tapi badan usaha yang dimiliki organisasi tersebut. Supaya mereka ada pendapatan halal, yang sah sesuai aturan yang dipakai untuk program sekolah, kesehatan, fakir miskin, dan mereka merasa terbantu,” ucap Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, turut meminta untuk memperluas ormas yang diberikan izin tambang.
“Kalau kata Pak Prabowo, jangan hanya itu (ormas yang diberikan izin tambang), dilihat juga organisasi lain yang mempunyai kontribusi kepada negara yang klasifikasi nya memenuhi syarat, ya dikasih saja,” jelasnya.
Menurut Bahlil, Prabowo menilai lebih baik izin tersebut diberikan kepada pihak yang jelas perizinannya daripada pihak lain yang tidak jelas.
“Daripada kasih ke yang lain, dan enggak jelas juga sebagian,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengatakan, Muhammadiyah belum mengetahui titik pertambangan mana yang akan diberikan kepada mereka.
“Karena pemerintah sampai hari ini masih belum menentukan titik mana yang akan diberikan. Ini kan ada enam titik, yang paling bagus sudah diklaim untuk Ormas A atau Ormas B. Jadi kita harus tahu dulu titik mana,” katanya dalam acara bertajuk ‘Menimbang Posisi Muhammadiyah dalam Wacana Izin Tambang Ormas’, di Jakarta, Jumat, 26/7.
Selain itu, Azrul menjelaskan, Muhammadiyah juga perlu mengetahui saat diberikan apakah titik tambang tersebut masih menghasilkan atau tidak.*
Laporan Novia Suhari
