Tindakan Kejahatan Viral di Medsos, Ujian Profesionalisme Polisi
FORUM KEADILAN – Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dari unsur masyarakat Poengky Indarti mengatakan, video viral yang beredar di media sosial (medsos) tentang tindak kejahatan seharusnya menjadi sindiran bagi pihak kepolisian.
Poengky menilai hal tersebut seharusnya mendorong kepolisian untuk lebih profesional dan sigap dalam melaksanakan penegakan hukum. Pasalnya, kata dia, video kejahatan yang beredar telah mendapat banyak perhatian dari masyarakat.
“Memang harus diakui dengan viralnya kasus akan lebih banyak perhatian. Tidak saja dari aparat dan pimpinannya, tetapi juga memunculkan simpati dan dukungan publik. Adanya #noviralnojustice adalah sindiran masyarakat agar Polri lebih profesional dan sigap dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, terutama dalam menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat,” katanya kepada Forum Keadilan, Sabtu, 20/7/2024.
Poengky memandang bahwa jika pihak kepolisian tidak sigap dalam menerima pelaporan maupun menindaklanjuti proses hukum, hal tersebut akan memicu ketidakpercayaan publik terhadap instansi tersebut. Dengan demikian, masyarakat lebih memilih menyebarluaskan kasus yang dilaporkan guna mendapatkan perhatian.
“Jika dirasa lambat, maka polisi akan dicap tidak profesional, dan pelapor akan lebih memilih untuk menyebarluaskan kasus yang dilaporkan tersebut pada media sosial, sehingga menjadi viral. Harapannya dengan viralnya kasus tersebut, maka akan diperoleh perhatian publik dan pimpinan Polri, sehingga kasus yang dilaporkan diharapkan segera diusut tuntas,” ucapnya.
“Hal tersebut dapat dilakukan karena pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan dan memungkinkan masyarakat merekam peristiwa yang berpotensi menjadi berita dan memperoleh atensi publik,” paparnya.
Poengky menegaskan bahwa pimpinan Polri dan seluruh anggotanya perlu menjadikan kritik masyarakat seperti tagar “no viral no justice,” “percuma lapor polisi,” dan “satu hari satu oknum” sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap rekrutmen, pendidikan, dan kinerja anggota, serta untuk merefleksikan apakah mandat reformasi Polri, khususnya reformasi kultural Polri, sudah dilaksanakan dengan baik.
Menurut Poengky, Polri bertugas melayani, mengayomi, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum guna terwujudnya Pemeliharaan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas). Seharusnya, kata dia, Polri selalu bersentuhan dengan masyarakat, bahkan selama 24 jam.
“Performance pimpinan dan seluruh anggota Polri dengan mudah dapat diketahui publik, sehingga polisi harus benar-benar dapat memuaskan hati masyarakat. Di zaman majunya teknologi digital ini, pengawas Polri tidak hanya pengawas internal dan eksternal, melainkan juga publik dan media,” jelasnya.
“Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan dan anggota Polri harus berhati-hati agar jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang melukai hati masyarakat, seperti misalnya melakukan kekerasan berlebihan, arogansi, pungli, bekerja tidak profesional,” sambungnya.
Untuk itu, Poengky meminta jajaran kepolisian responsif terhadap laporan dan pengaduan masyarakat, agar masyarakat tidak memviralkan kasusnya ke medsos.
“Pimpinan dan seluruh anggota Polri juga harus responsif, jika ada laporan atau pengaduan harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai pengadu tidak puas karena merasa dicueki, lalu memviralkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Poengky juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan kritis dalam menanggapi video viral untuk memastikan informasi yang beredar di medsos.
“Di sisi lain, publik harus hati-hati juga menyikapi media sosial yang viral. Semuanya harus ada double check, bahkan triple check. Masyarakat harus cerdas dan kritis. Jangan sampai belum dapat dipastikan kebenarannya, tetapi malah justru diyakini sebagai kebenaran, sehingga malah menyesatkan opini publik, dan berpotensi menjadi trial by the social media,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Seksi (Kasie) Humas Polsek Kemayoran Bripka Ricky Sihite menyebut, viralnya sebuah kasus memperlambat penanganan pihak kepolisian dalam menangkap pelaku kejahatan.
Menurut Bripka Ricky Sihite, para pelaku cepat menghindari pengejaran polisi karena mengetahui pergerakan polisi dari video yang viral di medsos.
Hal ini terungkap saat Forum Keadilan menanyakan tersangka pelaku tawuran yang membacok warga Sunter, Jakarta Utara, saat melerai aksi tawuran beberapa waktu lalu.
“Ada (terhambat), karena sempat viral ke media sosial,” tegasnya.*
Laporan Ari Kurniansyah
