Pemerintah Harap Pembangunan Lebih Cepat 2% dengan Geoportal Peta 2.0
FORUM KEADILAN – Pemerintah resmi meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024 pada Kamis, 18/7/2024.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang secara tuntas.
“Kebijakan satu peta ini menjadi penting karena satu peta ini menjadi bagian dari OSS atau terkait dengan tata ruang. Dan kebijakan ini strategis untuk menyelesaikan proyek strategis nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kawasan Jakarta Selatan, Kamis, 18/7/2024.
Airlangga berharap pembangunan Indonesia akan lebih cepat mencapai 1 hingga 2 persen di masa mendatang.
Sejauh ini, menurut Airlangga, kebijakan peta 2024 telah merampungkan sebanyak 151 peta tematik dari 22 kementerian dan lembaga di 38 provinsi.
“Kebijakan satu peta menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan sejumlah 19,97 juta hektare atau hampir 20 juta hektare, dan kebijakan tersebut juga telah dimanfaatkan dalam upaya perbaikan tata kelola data spasial dan perizinan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto meyakini pembangunan di Indonesia bisa tumbuh jauh lebih cepat.
“Kalau saya lebih berani lagi, kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis kita bisa mencapai 8 persen pertumbuhan,” katanya.
Prabowo bahkan mengaku bertaruh dengan menteri dari salah satu negara tetangga terkait keyakinannya tersebut.
“Saya taruhan dengan menteri negara tetangga, dalam 5 tahun akan datang, kita akan mencapai 8 persen. Kalau itu benar, mereka akan mengajak saya makan malam,” tuturnya.
Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia mempunyai potensi besar untuk tumbuh dengan cepat.
“Tapi kita harus efisien, ambil kebijakan yang masuk akal, kita harus bertekad untuk mengatasi kebocoran, penyelewengan kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan masyarakat,” ucapnya tegas.
“Dengan program One Map Policy ini, dibantu teknologi semua bidang, kita sangat mungkin untuk mengurangi ketidakefisienan,” pungkasnya.
Laporan Novia Suhari
