Puan Sebut ‘No Viral No Justice’ Lahir Akibat Negara Absen Permasalahan Rakyat

Ketua DPP PDIP Puan Maharani membacakan rekomendasi eksternal hasil Rakernas V PDIP yang diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara, Minggu, 26/5/2024. | Dok. PDIP
Ketua DPP PDIP Puan Maharani membacakan rekomendasi eksternal hasil Rakernas V PDIP yang diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara, Minggu, 26/5/2024. | Dok. PDIP

FORUM KEADILANKetua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa masyarakat saat ini cenderung akan memviralkan kasus-kasus atau permasalahan yang dihadapi dibanding langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Menurut Puan, hal itu lantaran negara terlambat atau bahkan tidak hadir dalam permasalahan tersebut. Sehingga, lanjut dia, lahir istilah ‘no viral no justice‘.

Bacaan Lainnya

“Ketika negara terlambat atau dirasakan tidak merespons sebagaimana seharusnya, maka rakyat mengambil inisiatifnya sendiri, saat ini dilakukan dengan memviralkan di media sosial ‘no viral no Justice‘,” kata Puan dalam pidato rapat paripurna ke- 22 penutupan masa persidangan V tahun 2024 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 11/7/2024.

Selain itu, Puan menilai bahwa pergeseran kebiasaan masyarakat dalam mencari keadilan yang dilakukan dengan cara memviralkan, menjadi tantangan bagi DPR serta penyelenggara negara lainnya, seperti eksekutif dan yudikatif.

Di sisi lain, lanjut Puan, di tengah absennya negara dalam berbagai masalah, masyarakat justru menaruh harapan kepada DPR sebagai wakil rakyat untuk mampu memberikan solusi terhadap seluruh permasalahan yang dihadapi.

“Rakyat telah memercayakan kekuasaan negara dilakukan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif, saatnya bagi lembaga kekuasaan negara tersebut menjalankannya secara efektif untuk menangani urusan rakyat,” ujarnya.

Puan menegaskan bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk hadir dalam setiap permasalahan rakyat, termasuk berupaya mewujudkan kehidupan rakyat yang semakin baik.

“Mari lah kita, anggota DPR RI yang terhormat terus bekerja dengan komitmen yang tinggi untuk terus membangun kelembagaan DPR RI yang kuat secara substansi, tertib menjalankan kewenangan dan berdemokrasi berkeadaban,” tandasnya.*

Laporan M. Hafid