Senin, 07 Juli 2025
Menu

MKD Sebut 60 Orang di DPR Main Judi Online, Transaksinya Capai Rp1,9 Miliar

Redaksi
Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun saat ditemuid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 2/7/2024 | M. Hafid/Forum Keadilan
Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun saat ditemuid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 2/7/2024 | M. Hafid/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI membahas laporan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) terkait anggota DPR RI yang diduga terlibat dalam judi online.

Ketua MKD Adang Daradjatun mengatakan, terdapat sebanyak 60 orang di DPR yang diduga bermain judi online. Dari angka tersebut, sebanyak dua orang anggota DPR dan sisanya merupakan staf di lingkungan DPR RI.

Menurut Adang, jumlah tersebut berdasarkan surat yang diterima MKD dari Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online Hadi Tjahjanto.

“Setelah surat resmi itu kita pelajari memang ada dua anggota DPR yang dilaporkan dan terduga dan sejumlah karyawan dari DPR RI itu ada sekitar 58 orang,” kata Adang kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 2/7/2024.

Adang mengungkapkan, perputaran uang dari praktik judi online di DPR itu mencapai Rp1,9 miliar.

“Angkanya Rp1,926 miliar,” ujarnya.

Dengan demikian, MKD akan memanggil seluruh terduga pemain judi online tersebut untuk dimintai klarifikasi dalam waktu dekat.

“Ya secepatnya lah, pasti kita lakukan,” ungkapnya.

Kendati begitu, Adang belum mengungkapkan nama dari kedua anggota DPR yang diduga turut bermain judi online.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI beberapa waktu lalu, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, ada sebanyak 1.000 orang anggota DPR RI bermain judi online.

Jumlah tersebut tersebar mulai dari anggota DPR, DPRD hingga sekretariat jenderal turut bermain judi online.

Adapun jumlah transaksi yang melibatkan anggota dewan itu mencapai 63 ribu transaksi secara nasional. Dari jumlah ini, sebanyak 7.000 transaksi di antaranya dilakukan oleh anggota DPR RI.*

Laporan M. Hafid