IPW Mendesak Polisi Usut Tuntas Kasus Tewasnya Wartawan di Karo

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. I Dok. Forum Keadilan
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. I Dok. Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolres Karo dan Polda Sumatera Utara (Sumut) untuk mengusut tuntas tewasnya jurnalis Rico Sempurna Pasaribu dalam kebakaran di rumahnya. Sebab, kematian Rico dirasa tragis dan janggal oleh rekan-rekannya, komunitas jurnalis di Karo dan Sumatera Utara.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menjelaskan, peristiwa kebakaran yang menewaskan Rico turut merenggut nyawa istrinya, Elfrida Boru Ginting yang berusia 48 tahun dan anaknya, Sudi Investigasi Pasaribu (12), serta cucu, Loin Situngkur (3).

Bacaan Lainnya

Adapun peristiwa kebakaran nahas itu terjadi di Jalan Nabung Surbakti Ujung, Kelurahan Padang Mas, Kabanjahe, pada Kamis, 27 Juni 2024.

Kemudian, lanjut Sugeng, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumatera Utara yang terdiri dari lembaga profesi jurnalis, yaitu AJI Medan, IJTI Sumut, PFI Medan, dan FJPI telah melakukan verifikasi dan pendalaman.

Bahkan, Dewan Pers juga telah mengeluarkan statment yang mendesak Panglima TNI membentuk Tim untuk mengusut kebakaran yang menghilangkan nyawa Rico dan keluarganya tersebut.

Dari hasil investigasi Tim Pencari Fakta KKJ Sumatera Utara, lanjut Sugeng, didapatkan sejumlah fakta pada kasus kebakaran itu. Hasil investigasi tim KKJ menyatakan, kebakaran itu diduga ada keterlibatan oknum TNI terkait dengan pemberitaan perjudian di rumah oknum aparat tersebut.

Sementara menurut Koordinator KKJ Sumatera Utara Array A Argus, dari investigasi bersama ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV dan keluarganya ini terjadi setelah korban memberitakan perjudian yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

“Oleh karenanya, IPW mendesak Kapolres Karo untuk mengusutnya secara tuntas dengan memproses kekerasan terhadap wartawan,” ujar Sugeng dalam keterangan, Rabu, 2/6/2024.

Sugeng menegaskan, siapapun pelakunya, baik pelaku lapangan maupun aktor intelektualnya harus ditangkap untuk proses hukum.*