Rabu, 02 Juli 2025
Menu

BSSN Perketat Pengawasan PDN Buntut Serangan Ransomware

Redaksi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin, 1/7/2024. | YouTube Kemenko Polhukam RI
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin, 1/7/2024. | YouTube Kemenko Polhukam RI
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Pemerintah menyatakan bahwa Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) semakin diperketat pengawasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) Sementara pasca-peretasan ransomware.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, BSSN akan diberi jalur khusus untuk mengawasi lalu lintas data pada PDN Sementara (PDNS) 2 yang terletak di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

“Dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di Ragunan (Jakarta Selatan), termasuk juga mengaktifkan CSIRT, Computer Security Incident Response Team,” ujar Hadi dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Senin, 1/7/2024.

Hadi pun menyampaikan, pemerintah juga mewajibkan Kementerian/lembaga sampai instansi pemerintahan daerah menyediakan data cadangan sebanyak 3 sampai 4 lapis guna menghindari risiko data hilang jika terjadi peretasan.

Menurut Hadi, data-data kementerian/lembaga hingga instansi pemerintahan daerah yang sifatnya umum, seperti statistik dan sebagian, akan disimpan dalam fasilitas komputasi awan (cloud).

“Back up tersebut kemudian juga akan kita back up dengan cloud cadangan. Cloud cadangan ini secara zonasi. Sehingga tidak penuh data yang ada di PDN,” jelasnya.

Ia menyampaikan, PDNS 2 di Surabaya, Jawa Timur, yang diretas diharapkan sudah dapat beroperasi kembali pada bulan ini. Layanan PDNS juga akan dibantu melalui situs pendukung di Batam, Kepulauan Riau, sebagai antisipasi jika terjadi gangguan atau upaya peretasan.

Rapat koordinasi tersebut dilakukan bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Bambang Ismawan, beserta Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

Diketahui, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami serangan siber sejak Kamis, 20/6/2024,

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN, Polri, dan Telkom sebagai pihak pengelola PDN telah berupaya mengembalikan data-data ini tetapi tak berhasil.

Pemerintah pada akhirnya mengaku gagal dalam memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.

“Kita berupaya keras melakukan recovery resource yang kita miliki. Yang jelas data yang sudah kena ransomware sudah tidak bisa kita recovery. Jadi sekarang menggunakan sumber daya yang masih kita miliki,” ujar Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Rabu, 26/6/2024.*