FORUM KEADILAN – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Meutya Hafid membantah dirinya ditawari menjadi Menteri Luar Negeri (Menlu) di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau tawaran mah enggak, enggak ada, jadi ini prerogatif presiden, itu saja. Belum ada, belum ada pembahasan sepenuhnya prerogatif presiden terpilih Pak Prabowo,” kata Meutya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 26/6/2024.
Saat ditanya soal apakah sudah ada pembahasan di internal Golkar terkait posisi yang ditawarkan kepada dirinya, Meutya justru tidak menjawabnya.
“Iya nanti kita lihat ya,” ujarnya.
Di sisi lain, Meutya menginginkan agar di dalam pemerintahan Prabowo-Gibran juga terdapat menteri perempuan, sebagaimana pada pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
“Tapi kan perempuannya belum tentu saya. Pokoknya nunggu Pak Prabowo, kan prerogatif sepenuhnya di beliau,” ucapnya.
Lebih lanjut Ketua Komisi I DPR RI itu juga mengatakan, ihwal nama-nama calon menteri dari Golkar merupakan kewenangan dari Prabowo dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Termasuk juga soal permintaan jatah lima kursi menteri oleh Airlangga lantaran Golkar menganggap paling berkontribusi dalam kemenangan Prabowo-Gibran.
“Jadi beliau yang lebih tahu untuk menjawabnya tapi itu kan yang disodorkan pada akhirnya sepenuhnya ini prerogatif dari presiden ialah Pak Prabowo Subianto,” tandasnya.
Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dia menyebutkan isu Meutya akan diangkat sebagai Menlu belum dibicarakan pada tingkat partai.
“Belum dibicarakan,” ujar Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu, 23/6.*
Laporan M. Hafid
