FORUM KEADILAN – Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah menyepakati anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025. Anggaran tersebut akan dilakukan pada tahap pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah melaporkan ke Istana terkait kondisi fundamental ekonomi terkini dan rencana APBN tahun 2025 termasuk laporan MBG itu pada Senin, 24/6/2024. Diketahui, MBG akan dilaksanakan secara bertahap, sehingga tidak membebani pos belanja APBN.
Sri memastikan bahwa pemerintah tetap bisa menjaga defisit fiskal APBN 2025 di bawah tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yakni dikisaran 2,29 sampai 2,82 persen terhadap PDB.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat, angka anggaran tersebut masih terbilang tinggi dari proposal pengajuan awal. Menurut Bhima, anggaran MBG tersebut masih terbilang mahal.
“Terkait dengan anggaran MBG RP71 triliun, itu sudah lebih rendah dari pada proposal awal yang ditawarkan, yaitu Rp100 triliun lebih. Memang masih terkesan cukup mahal, karena yang namanya MBG ini harus memasukkan masalah logistik jika ingin diterapkan secara nasional,” kata Bhima kepada Forum Keadilan, Selasa 25/6.
Kata Bhima, jika Prabowo-Gibran ingin menjadikan MBG program prioritas, maka perlu dilakukan uji coba di beberapa tempat di Indonesia. Menurutnya, untuk uji coba tersebut, negara bisa mengeluarkan anggaran jauh lebih sedikit. Tujuannya, untuk melihat keberhasilan program tersebut.
“Jadi, disarankan MBG ini diuji coba dulu di APBN 2025 dengan anggaran tidak lebih dari Rp1 triliun. Misal dipilih daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di mana daerah itu menjadi daerah prioritas. Kemudian pelan-pelan ditambah, jangan sekaligus, ditakutkan enggak kuat,” lanjutnya.
Dalam realisasi program MBG, akan terjadi beberapa kendala dan risiko yang harus diperhitungkan. Seperti, biaya logistik bahan baku, hingga distribusi bahan masakan yang cukup mahal. Kondisi tersebut bisa diperparah jika sedang terjadi lonjakan harga energi.
“Sehingga ada beberapa risiko yang harus diperhitungkan. Kemudian, MBG juga berkaitan erat dengan kebutuhan impor dan bagaimana sensitivitas terhadap impor bahan makanan ini. Sebab, dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah yang akhir-akhir ini melemah,” jelas Bhima.
Artinya, kata Bhima, jika komponen MBG diperoleh dari bahan baku impor cukup besar, tentunya akan membuat biaya semakin membengkak. Tak hanya itu, pemerintah perlu memperhitungkan apakah anggaran yang diambil keseluruhan dari APBN bisa mengcover secara maksimal.
Jika APBN tidak bisa menampung, Bhima berspekulasi, negara akan melakukan langkah dengan menambah utang baru. Bahkan, negara akan mempertimbangkan melebarkan defisit APBN yang berimbas dengan mengorbankan belanja-belanja rutin.
Anggaran program MBG itu bahkan telah disepakati ketika kementerian pelaksanaanya masih belum terbentuk. Tak ayal, anggaran yang dinilai cukup besar itu akan menjadi lahan korupsi baru.
“Ini menjadi teka-teki. Berarti akan ada belanja-belanja yang akan dipangkas. Ini menjadi pertanyaan, karena anggarannya sangat besar. Ini dikhawatirkan jadi lahan korupsi baru. Karena anggarannya besar, kemudian pengadaan barangnya belum tentu bisa disiapkan di tahun pertama. Ini dikhawatirkan akan membuat penyelewengan dana,” tegasnya.
Berbicara mengenai kemungkinan, Bhima menuturkan, anggaran tersebut tidak akan terserap 100 persen di akhir tahun anggaran 2025.
“Betul, belum bisa. Jadi khawatir anggaran tadi tidak terserap kalau pelaksana teknis nya belum dibuat,” tutupnya.*
Laporan Merinda Faradianti
