MKD DPR Nyatakan Bamsoet Langgar Kode Etik di Kasus Amandemen UUD 1945

Ketua MKD DPR RI saat membacakan putusan terhadap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 24/6/2024 | M. Hafid/Forum Keadilan
Ketua MKD DPR RI saat membacakan putusan terhadap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 24/6/2024 | M. Hafid/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) melanggar kode etik anggota dewan terkait klaim semua partai politik setuju atas wacana Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

MKD menjatuhkan sanksi ringan atas pelanggaran kode etik anggota dewan kepada Bamsoet, berupa sanksi teguran tertulis.

Bacaan Lainnya

“MKD memutuskan dan mengadili sebagai berikut: Satu, menyatakan Teradu terbukti melanggar. Dua, memberikan sanksi kepada Teradu berupa sanksi ringan dengan teguran tertulis,” kata Ketua MKD DPR Adang Daradjatun saat membacakan amar putusan dalam sidang putusan yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 24/6/2024.

Adang juga meminta kepada Bamsoet agar tak mengulangi perbuatannya. Menurut dia, setiap anggota dewan harus mengemban amanat rakyat dan melaksanakan tugasnya dengan adil.

Lebih lanjut, Adang menyebutkan bahwa setiap anggota dewan harus menghormati lembaga legislatif serta menjalankan fungsi, tugas dan wewenang yang diberikan.

“Menimbang hal pertama pokok aduan a quo bahwa Teradu melanggar kode etik DPR atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas,” ujarnya.

Adang menegaskan bahwa putusan yang diambil pihaknya berdasarkan permintaan keterangan dari Pengadu dan para saksi dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, mahasiswa Islam Jakarta M. Azhari melaporkan Bamsoet ke MKD DPR karena diduga melanggar kode etik lantaran menyampaikan pernyataan yang tak sesuai dengan kapasitasnya.

“Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu terkait pernyataan Teradu di media online yang menyatakan ‘seluruh partai politik telah sepakat untuk melakukan Amandemen UUD 1945 dan memastikan siap melakukan amandemen tersebut termasuk untuk menyiapkan peraturan peralihannya,” ujar Azhari saat menyerahkan laporan, Kamis, 6/6.

“Pengadu melihat bahwa teradu tidak dalam kapasitasnya sebagai Ketua MPR untuk mewakili partai politik lainnya untuk menyatakan hal sebagaimana dijelaskan di atas,” pungkasnya.

Laporan M. Hafid