Hasto Sebut Hukum di Indonesia Tidak Lebih Baik dari Era Kolonial dan Orde Baru
FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut penegakan hukum setelah Indonesia merdeka, tidak lebih baik dari penegakan hukum era kolonial dan Orde Baru.
Menurutnya, praktik hukum saat ini kerap ditunggangi kepentingan.
Mulanya Hasto bercerita saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terjerat persoalan hukum dibawah pemeritanan otoriter. Saat itu, kata Hasto, Megawati masih didampingi pengacara saat menjalani semua prosesnya.
Begitu juga penegakan hukum era kolonial yang memberi kesempatan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno untuk ditemani pengacara ketika berurusan dengan aparat.
“Ketika Bu Megawati berjuang, mengadapi pemerintahan yang otoriter, di mana saat itu, Bu Megawati masih bisa didampingi pengacara. Bung Karno, meskipun hukum kolonial, masih bisa didampingi penasihat hukumnya. Itu banyak dokumennya,” kata Hasto dalam sambutannya saat membuka Sekolah Hukum yang digelar DPP PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14/6/2024.
Sementara saat ini, lanjut Hasto, praktik penegakan hukum di Indonesia kerap ditunggangi kepentingan pihak-pihak tertentu.
“Kini kita setelah merdeka, bagaimana hukum itu bekerja hanya karena persoalan-persoalan yang sering kali ditunggangi oleh berbagai aspek-aspek lainnya,” ujarnya.
Padahal menurut Hasto, apabila supremasi hukum di Indonesia dijalankan, serta meritokrasi dilakukan akan membuat Indonesia menjadi negara yang hebat.
“Karena itulah dengan sekolah hukum ini, kami akan belajar bagaimana keadilan yang sejati itu harus dirancang. Dari suasana kebatinan ketika Republik ini dibangun oleh para Pendiri Bangsa, karena dengan supremasi hukum, dengan meritokrasi, kita mampu menjadi negara yang hebat,” terangnya.
Hasto kemudian mengutip pernyataan tokoh Pemikir Kebhinekaan, Sukidi yang menyebut negara akan memasuki era kegelapan ketika hukum dipakai untuk kekuasaan.
“Ketika suatu negara, hanya dikendalikan oleh hukum yang otoriter untuk kekuasaan sebagaimana tulisan, Dokter Sukidi di Kompas, maka di situlah, awal dan tanda-tanda kegelapan bagi negeri ini,” pungkasnya.
Laporan M. Hafid
