Ditolak Bareskrim, Tim Hasto akan Ajukan Praperadilan Lawan KPK

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus saat memberikan keterangan kepada media di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 13/6/2024 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus saat memberikan keterangan kepada media di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 13/6/2024 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus mengatakan, pihaknya akan mengajukan praperadilan buntut penyitaan barang pribadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dan stafnya, Kusnadi, oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut diungkapkan Petrus setelah melaporkan penyidik KPK yang dinilai melakukan perampasan barang saat pemeriksaan Hasto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku.

Bacaan Lainnya

Petrus mengatakan, pengajuan praperadilan bertujuan untuk menguji kebenaran dari upaya yang dilakukan oleh penyidik KPK.

“Ditempuh praperadilan terlebih dahulu untuk menguji kebenaran apakah betul, benar dan terbukti bahwa proses penggeledahan penyitaan, pemeriksaan badan dan interogasi yang dilakukan oleh penyidik Rossa Purbo Bekti dkk di KPK itu menyalahi prosedur atau tidak,” katanya kepada media di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 13/6/2024.

Menurut Petrus, upaya praperadilan yang akan dilakukan oleh pihaknya terkait perampasan tersebut sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Oleh sebab itu, pelaporan yang dilakukan pada hari ini diharapkan akan diterima oleh pihak kepolisian jika menang di praperadilan.

“Nanti kalau putusan praperadilan menyatakan bahwa proses penggeledahan, penyitaan, interogasi yang dilakukan terhadap Pak Kusnadi dan juga barang-barang milik Pak Hasto itu melanggar prosedur KUHP dan melanggar prosedur Undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi baru diproses sesuai dengan keinginan pelapor, yaitu bahwa dia merasa terjadi perampasan kemerdekaan perampasan barang milik pribadinya,” ucapnya.

Menurut Petrus, penyidik yang melakukan tindakan penyitaan, penggeledahan, bahkan pemeriksaan interogasi, harus tercatat dalam surat berita acara atau SPDP. Oleh karena itu, Petrus menganggap bahwa ada pelanggaran prosedur oleh KPK terhadap Hasto dan Kusnadi.

“Sprindik itu memang diatur dalam KUHP ada di peraturan kepolisian negara diatur. Tugas penyidikan diatur di dalam kuhap, artinya penyidik melaksanakan UU tetapi dalam melaksanakan UU itu penyidik bisa saja salah bisa saja melanggar prosedur seperti halnya yang terjadi dan dialami oleh Kusnadi dan Pak Hasto Kristiyanto berdasarkan bukti-bukti yang ada, kami menilai itu terjadi pelanggaran prosedur,” ujarnya.

Selain itu, Petrus menganggap ada kesepahaman dengan pihak kepolisian. Petrus mengklaim ia dan pihak kepolisian sepakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut telah melanggar prosedur.

Namun, pihak kepolisian tetap menyarankan Petrus dkk untuk melakukan praperadilan terlebih dahulu.

“Ada kesepahaman antara pihak kami sebagai pelapor dengan pihak Bareskrim Polri bahwa terkait dengan pelanggaran prosedur yang saya sampaikan tadi bahwa penyitaan penggeledahan bahkan diinterogasi selama tiga jam, dilakukan oleh penyidik Rossa di KPK menyimpang dari prosedur KUHP dan UU tentang KPK. Maka disarankan oleh kanit tadi ditempuh praperadilan terlebih dahulu,” tutupnya.*

Laporan Ari Kurniansyah