Untuk Pemerintahan Mendatang, Sekretariat Kabinet Usul Anggaran Tambahan Rp164 M
FORUM KEADILAN – Sekretariat Kabinet memberikan usulan anggaran tambahan sebesar Rp164.310.895.000 atau Rp164 miliar untuk tahun 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyebutkan bahwa tambahan anggaran akan digunakan oleh pemerintahan berikutnya, salah satunya adalah untuk membuka kantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Karena tidak mungkin tidak ditambah karena ada yang di IKN ada yang di Jakarta, pasti ada penambahan anggaran. Kami mengusulkan tambahan anggaran Rp 164.310.895.000,” ujar Pramono dalam rapat dengan Komisi II DPR.
Sekretariat Kabinet juga kemudian mengusulkan pergeseran anggaran dari Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden ke Program Dukungan Manajemen sebesar Rp11.467.083.000 atau Rp11 miliar.
Penyesuaian anggaran ini akan digunakan untuk mengakomodir kebutuhan anggaran pengadaan barang pendukung pusat data, pembangunan, dan pengembangan sistem informasi, serta pengadaan sarana dan prasarana.
“Karena, rapat-rapat dan juga nanti pasti sebagian juga ada di IKN, sehingga dengan demikian maka perlu ada tambahan anggaran,” ujar Pramono.
Diketahui sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN direncanakan berlangsung pada September 2024.
Tahap pertama, menurutnya, 38 Kementerian/lembaga yang pindah terlebih dahulu.
“Tingkat kementerian/lembaga prioritas pertama ada 179 unit eselon satu di 38 kementerian/lembaga. Jadi sekarang sudah langsung 38 kementerian/lembaga. Enggak kayak dulu konsepnya, (kalau dulu) sepuluh kementerian/lembaga dulu,” ujar Azwar Anas di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 17/4/2024.
Azwar Anas menyampaikan, untuk tahap pertama ini, jumlah ASN yang pindah idealnya mencapai 11.916 orang. Tetapi, jumlah pasti yang pindah akan disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur di IKN.*
