Belasan WNI Ditangkap di Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Dari kiri ke kanan, Judha Nugraha, Muhammad Iqbal, Roy Sumirat memberikan keterangan di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu, 29/5/2024. I Novia Suhari/Forum Keadilan
Dari kiri ke kanan, Judha Nugraha, Muhammad Iqbal, Roy Sumirat memberikan keterangan di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Rabu, 29/5/2024. I Novia Suhari/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengungkapkan sebanyak 14 orang Warga Negara Indonesia (WNI) baru saja ditangkap oleh Kepolisian Hong Kong atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Perlindungan WNI KJRI Hong Kong Judha Nugraha mengatakan, kabar tersebut baru diteima Kemenlu pada Selasa, 28/5/2024.

Bacaan Lainnya

“Ada 20 orang yang ditangkap oleh Kepolisian Hong Kong, di mana 14 di antaranya adalah warga negara Indonesia, dan 6 kewarganegaraan Hongkong,” katanya dalam di Jakarta Pusat, Rabu, 29/5/2024.

Sebanyak 20 orang tersebut diduga kuat terlibat kejahatan pencucian uang dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan.

“Pihak Kepolisian Hongkong menyampaikan akan segera menginformasikan secara tertulis mengenai detail nama-nama mereka,” ujarnya.

Hingga saat ini, tindakan lanjut dari KJRI Hongkong adalah meminta akses kekonsuleran untuk bisa bertemu dengan 14 WNI yang diduga melakukan TPPU tersebut.

Judha mengatakan modus dari TPPU ini berawal dengan meminta 14 WNI untuk  membuat atau membuka rekening bank secara online.

“Kemudian rekening bank tersebut digunakan untuk menampung uang-uang hasil kejahatan,” paparnya.

Oleh karena itu, Judha menghimbau kepada para WNI pekerja migran di Hongkong untuk berhati-hati terhadap modus TPPU.

“Berhati-hatilah terhadap modus-modus pencucian uang dan tidak mudah terbujuk rayu atau tergiur ketika ada permintaan untuk membuka akun rekening bank online dan kemudian akun tersebut dipinjamkan atau digunakan oleh pihak lain untuk menampung dana-dana yang tidak jelas,” terangnya.

Ia menambahkan, meskipun pemilik akun hanya mendapatkan beberapa persen dari dana tersebut, hal itu tetap masuk dalam kategori pelanggaran TPPU sesuai dengan hukum yang berlaku di Hong Kong. *

Laporan Novia Suhari