PDIP Usulkan Izin Money Politics, Dede Yusuf: Mau Sejauh Mana Dilegalkan?
FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat Dede Yusuf mempertanyakan akan sejauh mana money politics (politik uang) bakal dilegalkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Hal tersebut ia sampaikan menjawab usulan anggota DPR RI Fraksi PDIP Hugua dalam rapat kerja KPU dengan Komisi II DPR.
Sebagaimana diketahui, dalam rapat kerja tersebut Hugua mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melegalkan money politics dalam PKPU. Hugua menilai bahwa money politics perlu dilegalkan dengan batasan tertentu.
Terkait hal itu, Dede Yusuf mengatakan, di PKPU memang ada batasan terkait pemberian politik kepada masyarakat. Namun, pemberian tersebut tidak masalah kalau hanya sekedar berbentuk barang suvenir.
“Seperti kaos, mug, yang besarannya tidak lebih dari Rp40 ribu, itu ada sebetulnya. Jadi kalau ditanya ada politik uang? Sebetulnya ya silahkan kalau mau dibagiin kaos, kan modalnya juga uang,” katanya di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16/5/2024.
Ia pun mempertanyakan usulan Hugaa. Kata Dede, mau sejauh mana money politik ini akan dilegalkan.
“Nah kalau mau dilegalkan seberapa legal? Sampai satu juta? Yang punya duit siapa?,” ujarnya.
Ia mengaku khawatir jika money politics dilegalkan. Masyarakat akan berlomba-lomba mencari uang politik tersebut dengan cara yang tidak benar.
“Akibatnya, menjadi seorang wakil rakyat adalah mengembalikan modal. Itu tidak baik. Justru yg harus kita lakukan ke depan, kita harus memperbaiki sistim yang ada, agar tidak lagi hitung-hitungannya adalah gede-gedean (memberi) money politics,” tegasnya.
Secara tegas, ia bersama partainya Demokrat tidak setuju mengenai usulan Hugua tersebut.
“Jadi menurut saya, kami dari Demokrat tidak setuju. Kami lebih baik atur yang baik agar masyarakat benar-benar memahami visi-misi, track record, ataupun janji politik yang berkaitan dengan si caleg, tentu itu mendapatkan kepercayaan masyarakat, bukan dengan pemberian besar-besaran money politics,” tandasnya.*
Laporan Novia Suhari
