Senin, 07 Juli 2025
Menu

DPR Setuju Hapus Study Tour Sekolah, Sebut Belajar atau Healing?

Redaksi
Kader Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16/5/2024 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Kader Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16/5/2024 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menyetujui penghapusan peraturan sekolah mengenai study tour, yang mulai diberlakukan dibeberapa daerah.

“Saya sepakat dan setuju. Kalaupun saya, pemerintahan daerah, pasti saya akan mengurangi risiko. Karena kalau domainnya melarang study tour atau tidak itu nanti melalui peraturan menteri,” katanya kepada wartawan, usai Raker Komisi X DPR RI, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 16/5/24.

Berkaca pada peristiwa kecelakaan maut Bus Study Tour SMK Lingga Kencana Depok di Kawasan Ciater, Subang, Jawa Barat Ia menilai sebenarnya banyak pro kontra dibalik study tour itu sendiri.

“Ada yang mengatakan ini masalah soal kendaraan. Nah, ada yang mengatakan jangan study tour nya yang dibatalkan,”ucapnya.

Oleh karena itu, Komisi X  DPR RI akan melihat tujuan dan manfaat dari study tour terhadap pengembangan pendidikan.

“Apa output daripada study tour? Kalau kunjungannya study, ke museum, ke kebun binatang, ke tempat bersejarah yang ada study-nya, project base nya, masih logis. Kalau tujuannya ke tempat wisata, itu bukan study namanya, Healing,” tegasnya.

Jika ternyata tidak memberikan manfaat pada pengembangan pendidikan, DPR akan meninjau kembali kebijakan tersebut melalui peraturan Menteri Pendidikan nantinya.

“Tujuan utama dari study tour itu artinya adalah ya benar-benar melakukan study, bukan jalan-jalan,” tuturnya.

Faktor lain dibalik study tour seperti adanya pemaksaan terhadap orang tua dan siswa atau pengancaman berupa penahanan ijazah dan lainnya pun akan dibahas DPR bersama Kemendikbudiristek dalam waktu dekat.

“Pasti akan kita bahas (dengan Kemendikbudristek),” pungkasnya.*

Laporan Novia Suhari