Peluang Revisi UU Kementerian, Gerindra: Setiap Presiden Punya Masalah dan Tantangan Berbeda

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani | Ist

FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai masih ada peluang Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara untuk direvisi.

Muzani mengatakan bahwa UU tersebut dapat disesuaikan dan tidak terpaku dengan jumlah pos kementerian.

Bacaan Lainnya

“Begini ya, UU tentang Kementerian itu kan di satu sisi membatasi bagi presiden terpilih. Sementara presiden terpilih dalam 5 tahun kepemimpinan yang akan datang punya tantangan dan policy yang berbeda, apakah nomenklaturnya akan diubah, akan ditambah atau digantikan, itu saya tidak tahu,” jelas Muzani di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu, 12/5/2024.

Kemudian, ia mengungkit era Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengalami perubahan nomenklatur pemerintahan. Tetapi, ia belum mengetahui seperti apa perubahan era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto nantinya.

“Masalahnya nomenklatur dari pemerintahan itu selalu berbeda dan tantangan programnya juga berbeda, itu yang menyebabkan saya kira hampir di setiap kementerian dulu dari Ibu Mega ke Pak SBY ada penambahan atau perubahan. Dari pak SBY ke Pak Jokowi juga ada perubahan, dan apakah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ada perubahan, itu yang saya belum,” ucapnya.

Ia mengatakan ada kemungkinan UU Kementerian Negara direvisi dan menurutnya, UU tersebut bersifat fleksibel.

“Tetapi karena setiap presiden punya masalah dan tantangan yang berbeda. Itu yang kemudian menurut saya UU Kementerian itu bersifat fleksibel tidak terpaku pada jumlah dan nomenklatur,” katanya.

“Ya, mungkin revisi itu dimungkinkan,” tambahnya.*