Otorita Klaim IKN Tanpa Orang Miskin pada 2035, Ekonom: Tidak Terlalu Istimewa
FORUM KEADILAN – Otorita IKN (OIKN) mengklaim bahwa penduduk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak akan ada yang miskin pada 2035 mendatang. Target tersebut sesuai dengan rencana induk (renduk) yang dibuat oleh pemerintah.
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin mengatakan, pembangunan IKN yang belum rampung ini sudah menyumbang pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga 6,22 persen.
Meskipun begitu, OIKN mengakui target itu tidak mudah bahwa dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya soal urusan ekonomi. Pengentasan kemiskinan di IKN, termasuk di wilayah delineasi, juga berkaitan dengan mindset masyarakat.
OIKN menyebut, wilayah IKN yang mencakup 5 kecamatan dari Kutai Kartanegara dan 1 kecamatan di Penajam Paser Utara, saat ini masih menjadi tanggung jawab bersama.
Melihat hal tersebut, Ekonom Partai Buruh Gede Sandra menyebut, tidak ada yang terlalu istimewa dari klaim yang disebutkan oleh OIKN tersebut. Kata dia, yang penting dari pembangunan IKN bukan pertumbuhan ekonominya tapi bagaimana project itu diminati oleh pasar internasional.
“Tidak terlalu istimewa atau bukan sesuatu yang patut dibanggakan, karena yang penting dari IKN bukan pertumbuhan ekonomi, tapi kita maunya awal project ramai dan diminati internasional,” katanya kepada Forum Keadilan, Sabtu, 11/5/2024
Gede melihat, naiknya pertumbuhan ekonomi di Kaltim yang mencapai 6,22 persen karena masih berjalannya konstruksi IKN tersebut. Sebab, pertumbuhan ekonomi hanya akan tumbuh pada tahap pembangunan.
“Pertumbuhan ekonomi hanya pada saat pembangunan saja, begitu selesai tidak ada lagi aktivitas ekonomi. Harus ada nilai tambah lain bukan hanya hasil konstruksi pembangunan kota,” jelasnya.
Gede melanjutkan, jika IKN ingin merealisasikan target pertumbuhan ekonomi yang pesat, harus didukung oleh aktivitas ekonomi lainnya, seperti memanfaatkan hasil tambang yang ada di Pulau Kalimantan serta pengolahan hasil hutan.
“IKN lokasinya di zona yang kaya akan tambang dan hasil hutan seperti kayu dan lain-lain, kemungkinan pertumbuhan ekonominya bisa didapatkan dari sentra pengolahan tambang atau hasil perhutanan. Kalau mau itu IKN selain pusat pemerintahan juga harus diaktifkan dari pusat hilirisasi dari industri tambang dan hutan,” ungkapnya.*
Laporan Merinda Faradianti
