Hardiknas 2024, Puan Bahas Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

FORUM KEADILAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani membahas mengenai salah satu tantangan utama pendidikan di Indonesia, yakni mengenai ketimpangan pendidikan di perkotaan dan perdesaan.

“Seperti diketahui, kebanyakan sekolah berkualitas tinggi terletak di kota-kota besar, sementara daerah pedesaan masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai sehingga ada kesenjangan kualitas pendidikan,” ujar Puan melalui keterangan persnya, Kamis, 2/5/2024.

Ia meminta kepada pemerintah untuk dapat memastikan bahwa seluruh anak di Indonesia mendapatkan kualitas pendidikan yang sama, termasuk di dalamnya sarana prasarana dan juga infrastruktur pendukungnya pendidikan.

Puan menyebut bahwa Infrastruktur pendidikan masih sangat dibutuhkan, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Puan, masih banyak anak-anak yang di daerah 3T yang masih sulit mengakses bangku sekolah karena jarak sekolah yang jauh dan juga infrastruktur yang tidak memadai.

“Kurangnya infrastruktur teknologi di daerah pedalaman juga menjadi tantangan dunia pendidikan. Kita tentunya tidak ingin ada anak yang berpotensi menjadi generasi unggul akhirnya tidak berkembang karena kurangnya aksesibilitas pendidikan. Masalah anak putus sekolah sering kali kita temukan karena faktor-faktor seperti ini,” jelas.

Pernyataan Puan tersebut disampaikan saat peringatan hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024.

Puan juga membicarakan mengenai ekosistem pendidikan yang berpengaruh terhadap terciptanya sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

“Pada momen Hardiknas yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, saya mengajak semua stakeholder dan masyarakat untuk merefleksikan mengenai kualitas pendidikan di Indonesia saat ini,” sambungnya.

Ia mengaku berharap agar peringatan Hardiknas tak hanya dijadikan sebagai ajang seremonial saja. Puan mengingatkan semua pihak bahwa pendidikan adalah salah satu aspek penting dalam pembangunan negara, sehingga setiap unsur-unsur dari pendidikan terus mendapatkan perhatian.

“Termasuk dalam hal kualitas pendidikan sebagai modal bagi Indonesia menciptakan SDM yang akan berkontribusi membangun bangsa seperti cita-cita luhur Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara,” katanya.

Pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia sendiri diketahui masih menjadi pekerjaan rumah yang dinilai cukup kompleks, oleh karena itu, pemerintah diingatkan untuk terus mengevaluasi kinerja pelayanan pendidikan demi memastikan semua anak mendapatkan kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Kemudian, Puan juga soroti Kurikulum Merdeka yang merupakan kebijakan Kemendikbudristek mengenai mentrasnformasi pendidikan demi menciptakan SDM yang unggul.

“Transformasi tidak cukup hanya sampai pada sekolah gratis maupun penguatan dalam kurikulum saja, tapi juga harus didukung dengan aspek-aspek pendidikan lainnya. Termasuk dengan meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik, terutama yang berada di daerah terpencil,” terangnya.

beban biaya pendidikan yang tinggi, lanjut Puan, dikarenakan tidak sedikit anak dari keluarga miskin yang pada akhirnya terpaksa putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu mendukung pembelian buku, seragam, biaya transportasi, dan biaya-biaya sekolah lainnya.

“Belum lagi beberapa kebijakan di bidang pendidikan yang kurang efektif. Saya sering sekali mendengar banyak anak dari keluarga kurang mampu tidak bisa masuk sekolah negeri akibat kendala-kendala teknis peraturan,” lanjutnya.

ia menceritakan beberapa kasus anak-anak yang terpaksa masuk ke sekolah swasta yang memiliki biaya besar dan terpaksa berhenti di tengah jalan akibat mengalami kesulitan biaya.

“Tak sedikit pula anak yang lulus sekolah tidak bisa mendapat ijazah karena ada tunggakan pembayaran. Masalah seperti ini harus jadi perhatian pemerintah,” imbuhnya.

Puan mendorong pemerintah agar mewujudkan ekosistem pendidikan yang baik bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dan kebijakan ini harus dibarengi dengan aksesibilitas untuk semua lapisan masyarakat agar mereka mampu mengakses pendidikan.

“Bagaimana ekosistem pendidikan itu dapat memastikan anak-anak yang tidak mendapat kesempatan masuk ke sekolah negeri dapat tetap bersekolah dengan biaya terjangkau dan kualitas yang sama baiknya,” ucapnya.

Puan juga menegaskan soal pentingnya anak mendapatkan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan.

“Banyaknya kasus kekerasan di sekolah, termasuk bullying anak menunjukkan ada fungsi pendidikan yang masih harus dievaluasi. Anak-anak harus merdeka untuk mendapatkan lingkungan sekolah yang aman dan sekolah yang mendukung pada pengembangan karakter,” tegasnya.

Kembali ia mendorong pemerintah agar dapat memasukkan lagi pelajaran ilmu budi pekerti dan ilmu etika dalam di sekolah demi memutus kekerasan dan aksi bullying.

Puan menyebut ilmu budi pekerti dapat menjadi pedoman pembentukan karakter anak-anak sekolah di tengah kemajuan teknologi yang pesat.

“Karena seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa dengan budi pekerti, tiap-tiap manusia dapat berdiri sebagai manusia merdeka (berpribadi) dan beradab. Itu juga menjadi maksud dan tujuan pendidikan,” tuturnya.

Ia mendukung pengoptimalan peran guru BK di sekolah yang mempunyai kemampuan ilmu psikologi untuk pendampingan bagi siswa. Lalu, ia mendorong pemerintah untuk menambah dukungan bagi pendidikan vokasi agar lulusan SMK mendapatkan kesempatan pekerjaan.

Ketua DPP PDIP ini menilai pada saat ini banyak muncul pekerjaan informal yang membutuhkan keterampilan di luar akademik.

“Pastikan siswa pendidikan vokasi tetap dapat berdaya saing sekalipun tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Bisa melalui program-program pelatihan di berbagai bidang, maupun pendampingan di fase transisi pasca-sekolah,” jelasnya.

Ia kembali mengingatkan, terciptanya generasi unggul tak terlepas dari peran guru sebagai tenaga pendidik. Oleh karena itu, kesejahteraan guru juga harus menjadi prioritas.

“Pemerintah masih memiliki PR dalam hal pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang ditargetkan mencapai 1 juta pada 2024. DPR menantikan komitmen pemerintah mengenai peningkatan kesejahteraan guru sebagai pahlawan pencetak generasi unggul bangsa,” tambahnya.

Puan mendorong semua guru agar tetap terus mengembangkan keterampilannya, tidak hanya dari sisi pengajaran, tetapi juga pendekatan kepada para siswa.

“Karena pembelajaran di era digitalisasi seperti saat ini menimbulkan banyak sekali perubahan dan perkembangan yang menuntut kontribusi dan kompetensi lebih dari para guru,” sebutnya.

Puan menyadari banyaknya tantangan dalam dunia pendidikan di Indonesia yang memerlukan kerja sama semua elemen bangsa.

“DPR berkomitmen untuk terus mendukung dan mengawal program-program pendidikan demi pembangunan bangsa,” tuturnya.

Puan mengajak kepada semua kalangan termasuk masyarakat untuk dapat bergandeng tangan dalam mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia yang susi dengan tema Hardiknas 2024 yaitu “Bergerak, Bersama, Lanjutkan Merdeka Belajar,”.

“Selamat Hari Pendidikan Nasional 2024, mari kita tingkatkan kualitas pendidikan secara merata di Indonesia. Dukung pula kemajuan ekosistem pendidikan agar anak-anak bisa sekolah dengan rasa aman dan menyenangkan,” tutupnya.*