Pengamat Sudah Prediksi MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres: Sulit Dibuktikan

Pengamat Politik Univesitas Al-Azhar Ujang Komarudin saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis 2/11/2023 I Ari Kurniansyah
Pengamat Politik Univesitas Al-Azhar Ujang Komarudin saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis 2/11/2023 I Ari Kurniansyah

FORUM KEADILAN –  Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pengamat mengaku sudah prediksi.

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengungkapkan bahwa keputusan hakim MK bersifat final dan mengikat, yang artinya sudah tidak bisa diganggu gugat.

Bacaan Lainnya

Ujang menilai bahwa keputusan yang diberikan oleh hakim merupakan yang terbaik. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh warga negara, termasuk pihak pemohon, untuk menerima keputusan tersebut.

“Saya melihat itu keputusan terbaik yang diberikan oleh majelis hakim, oleh karena itu harus diterima oleh warga negara termasuk pihak penggugat yang kalah, 01 dan 03,” katanya kepada Forum Keadilan, Selasa, 23/4.

Ujang juga berpendapat bahwa keputusan MK sudah sesuai proporsinya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

“Fakta-fakta persidangan yang ada dan saya melihat bahwa penolakan hakim terhadap bukti-bukti dari penggugat adalah kewenangan hakim yang berdasarkan pada fakta persidangan, saya melihatnya ini keputusan yang harus diterima dan bersatu oleh semua,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurut Ujang, penolakan MK tersebut menunjukan jika pembuktian dari 01 dan 03 tidak kuat.

“Kelihatannya ini kan bukti-bukti yang diberikan pada persidangan dari 01 dan 03 tidak cukup meyakinkan hakim dan tidak kuat, artinya lemah,” terangnya.

“Jadi kalau bukti-buktinya tidak kuat ya tentu ditolak oleh para hakim, permohonan tersebut,” sambungnya.

Ujang juga mengaku sudah melakukan analisis dan memprediksi gugatan dari 01 dan 03 akan berakhir pada penolakan karena sulit untuk dibuktikan.

Selain belum pernah ada gugatan kecurangan pilpres yang sukses, kata Ujang, masyarakat pun bisa berkaca pada gugatan Pilpres 2019 yang berujung sama.

“Saya sudah prediksi dan menganalisa semenjak berbulan-bulan lalu, itu memang akan ditolak, karena sulit untuk membuktikan tuduhan kecurangan pemilu itu. Fakta sekarang kita bisa lihat secara keseluruhan hakim menolak gugatan tersebut,” pungkasnya.

MK Tolak PHPU AMIN dan Ganjar-Mahfud

Sebelumnya, MK telah menolak seluruh gugatan yang diajukan paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam perkara PHPU Pilpres 2024.

MK menilai, baik permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud tidak beralasan menurut hukum.

“Menolak permohonan Pemohon (AMIN) untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan sengketa Pilpres 2024, Senin, 22/4.

“Menolak permohonan Pemohon (Ganjar-Mahfud) untuk seluruhnya,” kata Suhartoyo saat membacakan amar putusan Ganjar-Mahfud.

Dalam putusan tersebut, lima Hakim Konstitusi menolak gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di antaranya ialah Ketua MK Suhartoyo, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani.

Sedangkan tiga Hakim Konstitusi lainnya memiliki perbedaan pendapat atau dissenting opinion, yaitu Wakil Ketua MK Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.

Adapun, rangkaian sidang perkara PHPU Pilpres 2024 telah berlangsung sejak Rabu, 27/3. MK telah mendengarkan keterangan dan memeriksa alat bukti dari masing-masing pihak, termasuk yang berkaitan dengan dalil yang dimohonkan oleh kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Secara garis besar, kedua Pemohon meminta MK agar mendiskualifikasi paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan menggelar pemungutan suara ulang antara paslon 01 dan 03.

Pasalnya, menurut Pemohon, proses Pilpres 2024 sarat kecurangan, salah satunya terkait dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) yang diduga dapat meningkatkan jumlah perolehan suara.

Berdasarkan hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360/2024, Prabowo-Gibran unggul dengan suara sah sebanyak 96.214.691 dari total suara sah nasional. Sementara Anies-Muhaimin meraih 40.971.906 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud memperoleh 27.040.878 suara.

Putusan MK yang menolak PHPU kubu Anies dan Ganjar pun menguatkan hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU.

Selanjutnya, KPU akan menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 pada Rabu, 24 April.*

Laporan Novia Suhari