Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah, Dibantu Tim Tony Blair Institute
FORUM KEADILAN – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa Indonesia akan mempercepat transformasi digital pemerintahan (government tech/GovTech) yang diberi nama INA Digital melalui bantuan tim Tony Blair Institute.
Ia mengatakan tim Tony Blair sudah berkunjung ke kantor Kementeriannya setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Kemenpan-RB dapat mengkoordinasikan transformasi digital tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Azwar Anas setelah pertemuan antara Jokowi dan eks PM Inggris Tony Blair di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18/4/2024.
“Pak Tony Blair ke kantor KemenPAN-RB, beliau meyakinkan tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi. Oleh karena itu, ini terus berjalan,” ujar Azwar Anas setelah pertemuan itu, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18/4/2024.
Ia menyampaikan, Tony Blair menilai apa yang sudah dikerjakan di Indonesia terkait transformasi digital sudah cukup atraktif. Karena, dalam beberapa bulan terakhir pemerintah mengonsepkan INA Digital.
Presiden pun sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (GovTech).
“Kami sendiri didampingi tim Tony Blair Institute di kantor Kemenpan-RB untuk mempercepat akselerasi transformasi digital ini. Kami dengan tim TBI telah ke Inggris, Estonia, dan beberapa negara untuk mengeksekusi langkah-langkah ini,” jelas Azwar Anas.
Ia juga mengungkapkan, tim Tony Blair Institute meminta kepada Indonesia untuk segera merilis INA Digital dalam waktu dekat sebagai sistem digital pemerintah Indonesia.
Diketahui, INA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antar kementerian dan lembaga.
Sejauh ini, aplikasi kementerian/lembaga tercecer dengan jumlah mencapai 27.000 lebih aplikasi.
“Setiap inovasi selama ini membuat aplikasi sehingga bukan mempermudah rakyat untuk mendapatkan layanan, tapi mempersulit rakyat. (Karena harus) download satu-satu. Dan sekarang kita bekerja keras maraton setidaknya untuk sembilan kementerian/lembaga (lebih dahulu),” tambah Azwar Anas.*
