Sri Mulyani: Pemerintah Beri Ruang Fiskal Program Makan Siang Gratis di RAPBN 2025
FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan memberikan ruang fiskal untuk program makan siang gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Namun, Sri Mulyani mengatakan, rincian anggaran untuk program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini belum ditetapkan karena masih akan dibahas lebih lanjut.
“Karena masih di dalam program besar atau pagu besar, itu yang kita lakukan prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program tersebut untuk dijalankan,” beber Sri Mulyani usai melakukan pembahasan RAPBN 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, dikutip, Sabtu, 6/4/2024.
“Namun semuanya harus tetap di dalam konteks, baik makronya dan fiskalnya,” lanjutnya.
Sri Mulyani mengatakan, untuk makronya, pemerintah berupaya menjaga postur APBN tetap sehat, sehingga kepercayaan pasar maupun investor tetap terjaga.
“Untuk makronya tetap kita akan lakukan postur dari APBN yang tadi terjaga, sehingga kepercayaan dari pasar dan dalam hal ini investor atau mereka rating agency akan tetap terjaga,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengatakan, akan melakukan komunikasi secara intensif kepada perwakilan pemerintahan berikutnya. Meski begitu pemerintah juga akan memperkuat proses politik dari sidang sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Pasti kita komunikasikan karena bagaimanapun juga pemerintah baru dari sisi proses politik dan sisi transisi masih menunggu sampai dengan Oktober. Namun, di satu sisi kita juga melihat keputusan dari Mahkamah Konstitusi, dengan demikian melihat kepada proses politik, namun persiapan APBN tetap dilakukan,” jelas Sri Mulyani.
Kemenkeu akan berkomunikasi dan menyajikan alternatif mengenai struktur APBN 2025 yang dapat tetap mendukung program prioritas presiden berikutnya, namun tetap memperhatikan kehati-hatian fiskal.
“Dalam hal ini defisit yang tadi disampaikan di bawah 3 persen jadi pedoman untuk disepakati untuk dijaga,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Sri Mulyani untuk berkomunikasi dengan pemerintahan baru.
Jokowi meminta hal ini, menurut Sri Mulyani, agar pemerintahan baru bisa segera melaksanakan program-program prioritasnya pada tahun pertama.*
