Sri Mulyani Ungkap Tak Ada Perbedaan Pembayaran Bansos 2024 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam sidang sengketa Pilpres 2024, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat, 5/4/2024. | Youtube Mahkamah Konstitusi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam sidang sengketa Pilpres 2024, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat, 5/4/2024. | Youtube Mahkamah Konstitusi

FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa realisasi penggunaan anggaran program perlindungan sosial (perlinsos) dan bantuan sosial (bansos) tahun 2024, menjelang hari pemungutan suara Pemilu, Februari 2024.

Menurut Sri Mulyani, tidak ada perbedaan yang signifikan antara belanja perlinsos-bansos Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Bacaan Lainnya

Hal ini disampaikan oleh Sri Mulyani di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024, Jumat, 5/4/2024.

“Izinkan kami menjelaskan realisasi penggunaan anggaran perlinsos sampai dengan Februari 2024 yang dalam hal ini dianggap sesuai dengan lini masa pemilu capres dan cawapres serta pemilu legislatif pada Februari,” ujar Sri Mulyani dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, 5/4/2024.

“Pola pembayaran perlindungan sosial dan bantuan sosial tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan pembayaran tahun-tahun sebelumnya,” sambungnya.

Sri Mulyani menjelaskan, besaran realisasi bansos telah mencapai Rp12,8 triliun sampai dengan Februari 2024 dan jumlah tersebut diberikan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan juga 18,7 juta KPM Kartu Sembako.

Lalu, realisasi subsidi dan belanja lainnya mencapai Rp15,3 triliun rupiah, dan realisasi perlinsos lainnya sebesar Rp9,8 triliun.

“Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos enam tahun terakhir yaitu dari 2019 hingga 2024 periode yang sama, Januari hingga Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos, kecuali pada tahun 2023, yaitu tahun lalu,” jelasnya.

Ia menyebut realisasi bansos Kemensos cukup rendah pada Januari dan Februari 2024 dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan.

“Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan dua bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari Bansos Kemensos pada bulan Januari-Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya proses penataan kembali kerja sama antara Kemensos dengan perbankan,” lanjutnya.

Ia menegaskan anggaran perlinsos telah ditetapkan di dalam APBN tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR.

“Dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan periode enam tahun sebelumnya,” katanya.

Diketahui, Hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa hasil pilpres dengan agenda mendengarkan keterangan dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Adapun keempat menteri tersebut ialah menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; dan, Menteri Sosial, Tri Rismaharini.*