Hotman Yakin Keterangan 4 Menteri Jokowi Tepis Isu Miring soal Bansos

Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Hotman Paris Hutapea, dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024). | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan
Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka Hotman Paris Hutapea, dalam konferensi pers di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024). | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Kuasa hukum paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris, menilai bahwa kesaksian empat menteri di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 hari ini menepis anggapan miring soal bantuan sosial (bansos).

“Kehadiran empat menteri semakin membuktikan, karena kan tadi Menteri Keuangan (Sri Mulyani) sudah mengatakan APBN dengan angka yang segitu besar sudah ada jauh sebelum pencalonan Prabowo-Gibran,” kata Hotman usai sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat, 5/4/2024.

Bacaan Lainnya

Begitu juga, kata Hotman, dengan keterangan yang disampaikan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Kata dia, Risma sudah menyampaikan secara gamblang terkait bansos.

“Yang paling penting lagi bansos ternyata tidak naik, ibu Risma tadi mengatakan justru bansos tidak naik di 2023-2024, bansos tidak naik,” kata dia.

Menurut Hotman, apa yang disampaikan empat menteri Kabinet Indonesia Maju di sidang hari ini membuktikan bahwa bansos naik bukan karena dipakai Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membeli suara.

“Justru yang naik itu adalah perlindungan sosial yang minyak, pupuk, BPJS yang itu semua tidak bentuk cash. Jadi bukan bahwa bansos naik dipakai Jokowi untuk membeli suara pemilu adalah fitnah-fitnah pepesan kosong belaka,” pungkasnya.

Hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa hasil pilpres dengan agenda mendengarkan keterangan dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Adapun keempat menteri tersebut ialah menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini.*