FORUM KEADILAN – Kuasa hukum paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris, meminta agar kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pulang.
Menurut Hotman, narasi yang dilontarkan para pemohon selama sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 hanya pepesan kosong belaka.
“Paling menggelikan adalah 01, hanya dua suara dipersoalkan itu melawan 90 juta, makanya saya bilang sudah lah kuasa hukum 01-03 pulang saja, pulang saja. Pepesan kosong mulu lu omongin,” ucap Hotman kepada awak media usai skorsing persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat, 5/4/2024.
Hotman juga berpendapat bahwa kehadiran empat menteri Kabinet Indonesia Maju semakin meyakinkan bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak sesuai.
Apalagi, kata Hotman, anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sudah ditentukan dari jauh hari sebelum pencalonan Prabowo-Gibran.
“Yang paling penting lagi bansos (bantuan sosial) ternyata tidak naik. Ibu Risma (Menteri Sosial Tri Rismaharini) tadi mengatakan bansos tidak naik di 2023-2024,” kata dia.
Hotman menyebut bahwa anggaran yang meningkat dalam perlindungan sosial (perlinsos) ialah untuk anggaran subsidi seperti BBM, pupuk, dan BPJS.
“Jadi bukan bahwa bansos naik dipakai (Presiden) Jokowi untuk membeli suara pemilu adalah fitnah-fitnah dan pepesan kosong belaka,” kata dia.
Hotman juga menyoroti dalil permohonan pemohon lainnya, seperti ketidaknetralan penjabat kepala daerah, kepala desa, aparatur sipil negara, TNI/Polri yang dianggap sudah terbantahkan.
“Sudah gugur semuanya. Mengenai suara pun dia tidak bisa buktikan apa pun, nggak bisa dibuktikan,” katanya.
Hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa hasil pilpres dengan agenda mendengarkan keterangan dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Adapun keempat menteri tersebut ialah menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini.*
Laporan Syahrul Baihaqi
