Ahli 01-03 di Sidang Sengketa Pilpres Klaim Ada Politisasi Bansos, Jokowi Bilang Begini

Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 3/4/2024 | YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 3/4/2024 | YouTube Sekretariat Presiden

FORUM KEADILAN – Bantuan sosial (bansos) yang dibagikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat masa kampanye Pemilu 2024 menjadi salah satu yang dipermasalahkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baik kubu 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) maupun 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD menilai, pembagian bansos saat masa kampanye dilakukan untuk memenangkan pasangan 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bacaan Lainnya

Ditanya mengenai tudingan tersebut, Jokowi enggan menjawab. Ia mengaku tak ingin mengomentari apa pun yang berkaitan dengan MK.

“Saya nggak mau mengomentari apa pun yang berkaitan dengan MK,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 3/4/2024.

Sementara terkait MK yang memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada Jumat, 5/4 besok, Jokowi memastikan empat menterinya itu akan hadir.

“Ya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya hadir hari Jumat,” ujar Jokowi.

Adapun keempat menteri yang dipanggil ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani; dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.

Klaim Politisasi Bansos di Sidang MK

Sebelumnya, dugaan politisasi bansos itu disampaikan ahli yang dihadirkan kubu Anies-Cak Imin, Faisal Basri.

Faisal mengklaim, bantuan langsung tunai (BLT) El Nino yang didistribusikan oleh pemerintah hanya untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Faisal juga menyoroti perilaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang dianggapnya terlalu berlebihan dalam memanfaatkan program bansos untuk kepentingan politik dalam Pilpres 2024.

Menurut Faisal, Airlangga dkk secara aktif menghubungkan bansos tersebut dengan Presiden Jokowi untuk kepentingan politik.

“Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditujukan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartarto misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan,” kata dia.

Senada, ahli 03, Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis, juga mengungkit soal bansos. Romo Magnis menyebut bahwa bansos bukan milik presiden melainkan milik bangsa Indonesia.

“Pembagian bantuan sosial. Bansos bukan milik presiden melainkan milik bangsa Indonesia yang pembagiannya menjadi tanggung jawab kementerian yang bersangkutan dan ada aturan pembagiannya,” kata Romo Magnis dalam persidangan.

Menurut Romo Magnis, jika seorang presiden mengambil bansos dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka mirip dengan pegawai toko yang mencuri.

Kata Romo Magnis, jika hal itu sampai terjadi, maka seorang presiden telah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan.

“Kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos untuk dibagi-bagi dalam rangka kampanye paslon yang mau dimenangkannya, maka itu mirip dengan seorang karyawan yang diam-diam mengambil uang tunai dari kas toko. Jadi itu pencurian, ya, pelanggaran etika,” jelasnya.

“Itu juga tanda bahwa dia sudah kehilangan wawasan etika dasarnya tentang jabatan sebagai presiden, yaitu bahwa kekuasaan yang ia miliki bukan untuk melayani diri sendiri melainkan melayani seluruh masyarakat,” ujar Romo.*