FORUM KEADILAN – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bahwa partainya tidak pernah mengganggu pihak mana pun, termasuk akan membiarkan partai pemenang pemilu dapat menduduki kursi Ketua DPR RI.
Mulanya, Airlangga menyampaikan bahwa dirinya menginginkan para kadernya tetap menjaga kesolidan dalam naungan partai. Menurut Airlangga, Golkar bisa menjadi pemenang pemilu karena kesolidan yang terjalin.
Pernyataan itu disampaikan saat Airlangga memberikan sambutan dalam acara silaturahmi dan buka puasa bersama yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Sayap Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) di Hotel Four Season Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa, 2/4/2024.
“Tentu saya berharap bahwa ormas MKGR ini juga terus ke depannya menjaga keutuhan dan kesolidan Partai Golkar. Partai Golkar menang karena Partai Golkar solid, Partai Golkar akan lebih besar lagi kalau kita pertahankan soliditas,” kata Airlangga.
Airlangga juga mengungkapkan bahwa hanya Partai Golkar yang berbasis merit sistem. Oleh sebab itu, dia mengatakan, partainya tidak pernah mengganggu partai mana pun, termasuk PDIP untuk menduduki kursi Ketua DPR RI.
“Partai Golkar adalah satu-satunya partai yang berbasis merit sistem, Partai Golkar tidak mengganggu siapa pun yang mendapatkan suara terbanyak untuk duduk di Senayan,” ujarnya.
Sebelumnya, Golkar dikabarkan tengah berupaya untuk merebut kursi Ketua DPR RI dari PDIP dengan cara melakukan revisi terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).
Pasalnya, UU MD3 sudah mengatur bahwa kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh partai pemenang pemilu. Sementara, PDIP sudah ditetapkan menjadi pemenang Pemilu 2024.
Golkar juga disebut berupaya mendekati berbagai fraksi partai di DPR untuk merubah UU tersebut. Namun, Airlangga membantahnya.
“Belum ada sama sekali,” kata Airlangga, Jumat, 29/3.
Seperti diketahui, Golkar merupakan partai pemenang kedua dalam Pemilu 2024. Perolehan suaranya hasil selisih sedikit dengan PDIP yang mendapat sebanyak 16,72 persen, sedangkan Golkar mendapatkan 15,28 persen suara.
Airlangga kemudian mengungkapkan bahwa partainya sering mendapatkan kursi ketua DPR. Sekalipun pada Pemilu kali ini hanya menjadi pemenang kedua, dia mengatakan belum ada upaya untuk merevisi UU MD3.
“Golkar kan biasa punya kursi. Tapi belum ada upaya,” terangnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto lantas menanggapi bantahan Airlangga. Dia juga bersyukur karena Partai Golkar menyatakan tidak akan menekan partainya untuk mendapatkan kursi Ketua DPR RI periode 2024-2029.
“Ya alhamdulillah kalau sudah dibantah bahwa tidak ada upaya untuk merubah Undang-Undang MD3 dari Golkar, sehingga bantahan kami maknakan dalam konteks seperti itu,” kata Hasto, Senin, 1/4.
Oleh sebab itu, Hasto menegaskan bahwa berdasarkan UU MD3, maka PDIP yang akan menduduki kursi Ketua DPR RI. Bagi dia, UU MD3 merupakan suatu cerminan hasil pemilu yang harus dilaksanakan.
“Di mana yang disuarakan rakyat, yang menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu bahkan kursi yang diperoleh di tingkat Kabupaten/Kota mengalami kenaikan ini harus senafas untuk menjadi ketua DPR RI,” tegasnya.
Begitu juga dalam suatu daerah, apabila Golkar menang pileg di salah satu maka yang menempati posisi ketua DPRD adalah Golkar, berlaku juga dengan partai lain, apabila menang di suatu daerah maka partai yang menang akan duduk sebagai Ketua DPRD.
“Itu suatu aturan yang sangat sesuai dengan suara rakyat dan sistem proporsional itu juga harus dijabarkan dalam proporsionalitas terhadap penempatan jabatan-jabatan strategis di lembaga legislatif,” pungkasnya.*
Laporan M. Hafid
