FORUM KEADILAN – Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa kubu 02 siap mematahkan narasi yang diberikan Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan beserta jajarannya yang menyinggung adanya intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kontestasi Pilpres 2024 termasuk di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ya kami sudah lihat juga (banyak singgung keterlibatan Jokowi) gugatannya, kami juga kemudian sebagai pihak terkait, juga akan mematahkan argumen tersebut,” kata Dasco kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 27/3/2024.
Menurut Dasco pihaknya juga mempunyai argumen mengenai hal tersebut dan justru mempertanyakan di mana letak keterlibatan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024.
“Karena sebagai kontestan dalam pilpres tentunya kubu 02 juga mempunyai argumen dan juga kami masyarakat Indonesia juga bisa lihat keterlibatan Pak Jokowi itu ada di mana si? sehingga ya kalau kemudian 02 menang, ya tentunya karena dukungan rakyat yang demikian besar,” jelas Dasco.
Ia juga mengungkapkan pihaknya sekarang mengalami kesulitan meredam emosi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Menurutnya, banyak pihak-pihak yang reaktif akibat tuduhan curang yang dilontarkan.
“Yang kami sudah sebenarnya agak sulit menahan pendukung 02 ini banyak yang mau reaktif karena dituduh curang,” ujar Dasco.
Sebelumnya diketahui, Anies Baswedan menyebut bahwa Pilpres 2024 tidak dijalan secara bebas serta jujur dan adil. Ia mengatakan hal itu di sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami sampaikan jawabannya tidak. Yang terjadi adalah sebaliknya, dan itu terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan, dengan keprihatinan mendalam, serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita mulai dari awalnya,” ujar Anies saat bicara di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 27/3/2024.
Ia juga mengatakan terdapat gerakan yang mempengaruhi arah pilihan masyarakat dan Pemilu 2024 ini banyak diintervensi.
“Terdapat pula praktik yang meresahkan, di mana aparat daerah mengalami tekanan bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan alat transaksional untuk memenangkan pasangan calon,” lanjut Anies.
Anies juga menyebut intervensi tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengatakan bahwa demokrasi saat ini sedang dalam bahaya.
“Bahkan, intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi, yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata,” terang Anies.
“Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tak pernah kita lihat sebelumnya Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan ini dalam skala lebih kecil di tingkat Pilkada. Tapi di skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan,” tandas Anies.
