Senin, 28 Juli 2025
Menu

Bahaya Jika PDIP Gabung Koalisi Prabowo, Demokrasi Akan Mati Suri

Redaksi
Ketua Umum PDIP. | Dok PDIP
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto gencar menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik (parpol). Namun apabila nanti PDIP yang bergabung ke koalisi Prabowo, demokrasi di Indonesia bisa mati suri.

Sebagaimana diketahui, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Timur (Jatim) Said Abdullah sempat mengungkap hubungan partainya dengan Gerindra. Kata Said, komunikasi PDIP dengan partai besutan Prabowo terbangun baik setelah Pilpres 2024. Namun, ia menyebut hubungan PDIP dan Gerindra sebagai mitra tanding yang luar biasa.

Soal hubungan Gerindra dan PDIP, Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli mengatakan, baiknya kedua partai raksasa itu tidak bergabung. Jika PDIP bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), maka kondisi demokrasi Indonesia akan mati suri.

“Kalau PDIP tergoda kekuasaan, bisa jadi bergabung masuk pemerintahan. Apalagi Prabowo memang ingin agar PDIP ikut bagian dari pemerintahan. Jika nanti PDIP ikut gabung dalam pemerintahan, maka masa depan demokrasi makin tak menentu, bisa mati suri. Kontrol terhadap pemerintah nanti nyaris tidak ada,” ucapnya kepada Forum Keadilan, Selasa 26/3/2024.

Lili memandang, kalau kedua partai itu bergabung, kontrol terhadap pemerintahan akan hilang karena minimnya oposisi. Sehingga, mengakibatkan kondisi yang buruk bagi jalannya demokrasi.

“Fungsi kontrol bisa nanti diambil alih gerakan ekstra parlemen. Kondisi ini sebenarnya tidak baik bagi jalannya demokrasi, karena bisa muncul anarki,” ungkapnya.

Untuk itu, Lili berharap agar partai-partai politik yang kalah, tidak semua masuk pemerintahan.

“Partai lain sangat tergoda, mereka ingin masuk ke pemerintahan. Faktornya, minimnya sumber daya ekonomi untuk membiayai rutinitas partai yang cukup besar. Untuk itu ke depan perlu dipikirkan tentang pendanaan partai dari negara secara signifikan. Perlu dihitung ulang bantuan negara untuk partai politik,” tandasnya.*

Laporan Ari Kurniansyah