Dilema Antara Majelis Rakyat Jakarta atau Persiapan Jadi Kota Bisnis Global
FORUM KEADILAN – Badan Legislatif DPR RI Santoso mengusulkan pemerintah untuk membentuk Majelis Rakyat Jakarta. Itu diproyeksikan menjadi wadah khusus bagi orang Betawi berada dalam pemerintahan daerah.
Santoso menyebut, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) merupakan momentum yang tepat. Terutama dalam meningkatkan partisipasi suku Betawi dalam pemerintahan.
Sebab, Santoso beranggapan, peran dan keterlibatan mereka dalam pemerintahan dinilai belum maksimal.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, rencana tersebut perlu dikaji ulang. Ia juga mempertanyakan kepentingan pembentukan Majelis Rakyat Jakarta tersebut.
Menurut Agung, Jakarta sudah menjadi daerah dengan banyaknya suku bangsa yang berbeda-beda, sehingga Majelis Rakyat Jakarta dinilai tidak relevan untuk dibentuk
“Ini perlu dikaji seperti apa, kok kurang relevan. Jakarta ini kan sudah heterogen juga, kalau misal ada usulan itu tidak ada urgency-nya,” katanya kepada Forum Keadilan, Senin, 18/3/2024.
Kata Agung, daripada membentuk Majelis Rakyat Jakarta yang cenderung mengkotak-kotakan suku dan ras, lebih baik pemerintah fokus membentuk Jakarta jadi pusat bisnis global, sehingga dengan begitu Jakarta akan memiliki kekhususan di bidang ekonomi.
“Kalau bisa jangan Majelis Rakyat Jakarta, kalau bisa majelis ekonomi saja jadi lebih fokus. Kekhususan Jakarta akan terlihat. Basisnya bukan suku tapi ekonomi. Nanti lembaga itu berisi pakar yang expat serta pelaku ekonomi semuanya,” lanjutnya.
Agung menuturkan, akan lebih baik jika lembaga atau kebijakan berbasis kesukuan ditiadakan. Sebab, kata dia, Jakarta merupakan miniatur Indonesia yang terkenal dengan keberagaman suku bangsa.
Agung juga mempertanyakan seperti apa nantinya peran Majelis Rakyat Jakarta tersebut. Meski masih abstrak melihat arah lembaga itu nantinya, Agung menyarankan akan lebih baik jika dibuatkan draft undang-undang yang langsung melekat. Seperti, Gubernur Jakarta nantinya harus lebih memperhatikan masyarakat Betawi.
“Jangan mereduksi, seharusnya apresiasi rakyat Betawi karena sudah berbesar hati merelakan tanahnya untuk masyarakat banyak. Jangan mengecilkan itu,” pungkasnya.
Hal yang berbeda diungkapkan oleh Peneliti senior BRIN Prof Firman Noor. Menurut Firman, lembaga tersebut bisa menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah.
Rencana tersebut perlu dipertimbangkan dengan spirit untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi.
“Kita nggak bisa menebak sejak dini efisien apa tidak. Seandainya proses itu berjalan dengan baik artinya lebih dari kualitas daripada teoritis, saya melihat memang perlu ada lembaga yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah,” katanya kepada Forum Keadilan, Senin.
Kata Firman, selama ini masyarakat tidak dijadikan objek dari beberapa kebijakan yang dibuat pemerintah, sehingga pembentukan Majelis Rakyat Jakarta dinilai bisa lebih efektif dan efisien.
Firman juga menegaskan, lembaga yang rencananya dirancang untuk masyarakat Betawi tersebut tidak memiliki tujuan mendiskreditkan suku bangsa lainnya. Di mana, lembaga itu diharapkan akan mampu membantu pemerintah dalam mengatasi masalah generic yang ada di Jakarta.
“Jangan lihat ke situ. Ini bukan pertarungan primordial itu kita seperti berpikir set back. Tapi bagaimana nantinya lembaga itu bisa mengumpulkan tokoh masyarakat, sehingga proses pembangunan bisa lebih maju,” tegasnya.*
Laporan Merinda Faradianti
