Rekapitulasi Pemilu Sah Meski Saksi Tak Tanda Tangan

Hasyim Asy'ari dan Jajaran Komisioner KPU dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional, Rabu, 28/2/2024 I Syahrul Baihaqi/Forum Keadilan
Hasyim Asy'ari dan Jajaran Komisioner KPU dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional, Rabu, 28/2/2024 I Syahrul Baihaqi/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) August Mellaz mengatakan hasil rekapitulasi penghitungan suara tetap sah walaupun saksi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) tidak tanda tangan.

August menjelaskan, penghitungan suara tanpa saksi tetap sah karena adanya dokumen-dokumen autentik, seperti formulir C hasil dan D hasil.

Bacaan Lainnya

Diketahui, saksi capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak mau menandatangani formulir D hasil serta berita acara di tingkat Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel).

Penolakan itu lantaran, kedua kubu paslon menganggap pencalonan Gibran Rakabuming Raka tidak sah.

Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, apabila hasil rekapitulasi tidak ditandatangani oleh saksi, tetap dianggap sah.

“Memang di dalam UU Pemilu apabila rekapitulasi tidak ditandatangani oleh saksi, tetap dianggap sah. Nampaknya, pembuat UU itu disahkan melihat jika nanti ada persoalan terkait dengan perselisihan hasil pemilu digugat di MK,” katanya kepada Forum Keadilan, Rabu, 13/3/2024.

Namun, kata Lili, jika rekapitulasi yang tidak ditandatangani bersifat masif dan tersebar di berbagai daerah, bisa menunjukkan adanya persoalan dengan hasil pemilu. Sehingga, hal itu bisa mengurangi legitimasi hasil pemilu.

Tak hanya itu, lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu harus mencermati dan memberikan klarifikasi kepada publik terkait hal tersebut.

“Tidak cukup penyelenggara pemilu hanya melihat legal formal, tapi harus melihat juga fakta empiris kondisi yang terjadi. Perlu ada penelusuran atau investigasi lebih lanjut,” kata dia.

Saat ditanya apakah ada hubungannya dengan keberpihakan KPU kepada salah satu paslon, Lili menegaskan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden sudah sah secara formal.

“Jika dikaitkan dengan pencalonan Gibran memang tidak bisa. Meski secara etik dianggap melanggar tapi secara legal formal sudah sah. KPU sudah menetapkannya sebagai cawapres. Jadi, kalau mau nanti menggugatnya ke MK,” tegasnya.

Sehingga, menurut Lili, KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah sesuai dengan ketentuan terhadap penyampaian informasi rekapitulasi hasil Pemilu 2024.*

Laporan Merinda Faradianti