FORUM KEADILAN – Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa pemberian gelar kehormatan militer untuk Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto merusak marwah institusi TNI.
Mereka mengatakan, pemberian gelar jenderal kehormatan itu merupakan langkah politis Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pemberian gelar tersebut lebih merupakan langkah politis transaksi elektoral dari Presiden Joko Widodo yang menganulir keterlibatannya dalam pelanggaran berat HAM masa lalu,” ujar perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Hussein Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Rabu 28/2/2024.
Hussain mengatakan, pihaknya mempertanyakan bagaimana orang yang diberhentikan oleh TNI pada masa lalu bisa diberikan gelar kehormatan.
“Perlu diingat bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP, Prabowo Subianto telah ditetapkan bersalah dan terbukti melakukan beberapa penyimpangan dan kesalahan,” ungkapnya.
Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, pemberian pangkat kehormatan terhadap seseorang yang telah dipecat secara tidak hormat oleh TNI sejatinya telah mencederai nilai-nilai profesionalisme dan patriotisme dalam tubuh TNI.
Sementara, Presiden Jokowi sendiri telah membantah pemberian pangkat istimewa berupa Jenderal TNI (HOR) kepada Prabowo Subianto karena transaksi politik. Jokowi mengatakan, jika pemberian pangkat kepada Prabowo itu karena politik, dirinya akan memberikan sebelum Pemilu 2024.
“Ya kalau transaksi politik kita berikan saja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan itu,” kata Jokowi kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 28/2.*
