Respons Menko PMK Terkait Pembahasan Program Makan Siang Gratis

FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy beranggapan bahwa bukan masalah apabila pemerintah telah membahas program makan siang gratis, walaupun calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto belum ditetapkan menjadi Presiden terpilih.

Muhadjir menegaskan, program makan siang gratis masih tahap pembahasan oleh pemerintahan Jokowi dan belum diputuskan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Itu kan masih dalam pembahasan, juga belum diketok oleh DPR, masih pembahasan kok,” ujar Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 27/2/2024.

Ia menjelaskan, pemerintah telah membahas program tersebut agar terdapat kesinambungan antara program pemerintahan Jokowi dan pemerintahan selanjutnya.

“Itu untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025,” lanjutnya.

Muhadjir menyebut pemerintah telah membahas program tersebut supaya ada kesinambungan antara program pemerintahan Jokowi.

“Sehingga proses transisi itu tidak harus kayak ada apa ada pembatasan gitu. Ini smooth aja,” imbuhnya.

Sebelumnya diketahui, Kementerian PPN/Bappenas mengaku bahwa telah memulai menyusun program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah yang diusung Prabowo-Gibran.

Hal ini disampaikan oleh Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa setelah rapat paripurna yang membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025.

“Memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan dan Bappenas sedang menyusun itu,” tutur Suharso di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26/2/2024.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani buka suara terkait program makan siang gratis milik paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran. Ia mengatakan, anggaran program tersebut akan dilihat dari pagu indikatif.

Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah baru akan membahas detail rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 usai hasil pemilihan presiden yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tetapi saat ini, pembahasan pagu indikatif untuk anggaran 2025 sudah mulai dilakukan.

“Maret kita melakukan rapat lagi untuk sidang kabinet mengenai pagu indikatif sudah mulai bisa diidentifikasikan program-program yang memang menjadi prioritas dari pemerintah selanjutnya, tetapi masih dalam konteks wadah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sehat,” ujar Sri Mulyani usai rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin 26/2/2024.

Soal program makan siang gratis, Sri Mulyani mengatakan bahwa hal itu akan di detaikan dalam pagu indikatif dari masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

“Kalau detail nanti lihat dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing K/L. Nanti kita lihat dari eksisting program dengan apa yang akan masuk baru dan nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan,” tuturnya.

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin jalannya rapat paripurna kabinet di Istana Presiden, Senin 26/2/2024.

Dalam rapat ini, Presiden meminta agar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 dipersiapkan dengan mempertimbangkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” ungkapnya.*