Mahfud: Hak Angket Tidak akan Ubah Keputusan KPU-MK

Menko Polhukam Mahfud MD | Ist
Mahfud MD | Ist

FORUM KEADILAN – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menjelaskan bahwa hak angket DPR tak akan mengubah hasil dari Pemilu, karena hak angket hanya bisa dilakukan terkait kebijakan pemerintah.

Mahfud juga mengatakan hak angket merupakan urusan DPR dan partai politik (Parpol).

Bacaan Lainnya

“Ya silakan saja itu ahlinya sudah berbicara bahwa hak angket itu urusan DPR dan parpol mau apa ndak. Soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan, bukan hasil pemilunya,” ujar Mahfud di Kopi Klotok Pakem, Sleman, Minggu, 25/2/2024.

Ia juga menegaskan bahwa hak angket tak akan mengubah keputusan KPU dan hal ini juga termasuk mengubah Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat Capres-Cawapres dalam Pemilu, dikarenakan sasaran utama dalam hal angket adalah kebijakan pemerintah.

“Hak angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, nggak akan mengubah keputusan MK nantinya, itu jalur tersendiri yang angket itu menurut konstitusi itu DPR punya hak untuk melakukan angket atau pemeriksaan penyelidikan dan dalam cara tertentu di dalam kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Mahfud menjelaskan sasaran dalam hak angket tidak hanya sekedar kebijakan pemerintah. Tetapi terdapat juga penggunaan anggaran dan wewenang dalam pelaksanaan kebijakan.

Hal ini juga termasuk didalamnya terkait kebijakan pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh pemerintah.

“Jadi kalau Ketua KPU dan Bawaslu itu nggak bisa diangket, yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu boleh, kan kebijakan dikaitkan dengan pemilu tapi yang diperiksa tetap pemerintah,” jelasnya.

Di sisi lain, Mahfud juga menepis terkait pernyataan beberapa kalangan yang mengatakan hak angket tidak cocok jika dikait-kaitkan dengan Pemilu. ia menekankan bahwa hal tersebut tetap bisa walaupun porsi yang disinggung adalah kebijakan pemerintah.

“Siapa bilang tidak cocok, bukan pemilunya, tapi kebijakannya yang berdasarkan kewenangan tertentu,” ucapnya.

Mahfud memastikan DPR ataupun partai politik (parpol) berhak untuk menggunakan hak angket, tetapi ia juga memberikan pesan agar tetap ada koridor dalam penggunaan kebijakan tersebut. Terutama untuk dapat melakukan investigasi atas keputusan pemerintah.

“Ya silakan saja itu ahlinya sudah berbicara bahwa hak angket itu urusan DPR dan parpol mau apa ndak. Soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan, bukan hasil pemilunya,” tuturnya.

Mahfud mengungkapkan, dirinya tidak ingin ikut cawe-cawe terkait hak angket. Menurutnya ranah itu berada di DPR dan partai politik. Ia juga menyebut dirinya tidak memiliki kewenangan untuk dapat mengajukan hak angket.

“Saya nggak ikut di situ karena saya tidak punya wewenang untuk melakukan itu tapi kalau sebagai ahli hukum saya ditanya apakah boleh, amat sangat boleh,” pungkasnya.*