Kenaikan Harga Beras Tak Sesederhana karena Perubahan Iklim

Ilustrasi beras
Ilustrasi beras | ist

FORUM KEADILANEkonom Partai Buruh Gede Sandra berpendapat, kelangkaan dan kenaikan harga beras yang terjadi beberapa waktu belakangan perlu menjadi perhatian.

Berdasarkan sejarah Bangsa Indonesia, fenomena kelangkaan beras acapkali dapat berujung pada instabilitas politik dan bahkan turun-naiknya rezim pemerintahan.

Bacaan Lainnya

Gede menjelaskan bahwa penyebab kelangkaan dan kenaikan harga beras tak sesederhana karena perubahan iklim.

Menurut Gede, selain masalah perubahan iklim, ada dua pangkal masalah yang membuat kacau-balaunya sistem ketahanan pangan di Indonesia.

Pertama, proyek lumbung pangan atau food estate. Gede menjelaskan bahwa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah benar secara konsep. Mereka membangun lumbung pangan dan mencetak sawah-sawah baru.

Namun, kata Gede, yang menjadi masalah adalah pemilihan lokasi dari sawah-sawah baru tersebut.

“Pemilihan lokasi lumbung pangan di Kalimantan Tengah di atas lahan gambut (organosol/histosols) terlampau beresiko karena tingkat kesulitan yang sangat tinggi,” kata Gede dalam keterangan tertulisnya, Minggu 25/2/2024.

Gede menjelaskan, kecocokan lahan gambut untuk pertanian tergantung pada ketebalan, kematangan, pengayaan hara dan substrat lainnya di bawah gambut, serta sumber air. Faktor terpenting yang harus diperhatikan adalah pengelolaan air, bagaimana menjaga permukaan air tanah tidak terlalu dalam atau tidak terlalu dangkal.

“Drainase terlalu dalam (overdrained) menyebabkan kekeringan, kebakaran atau amblesan (subsidence). Tanah gambut bersifat kering tak-balik (irreversible), artinya jika tanah gambut mengalami kekeringan, maka tanah tersebut sulit diperbaiki dan dikembalikan seperti kondisi semula,” ungkapnya.

Gede memandang, akan jauh lebih mudah mengembangkan pertanian di tanah entisols dan inceptisols yang mengandung endapan aluvial. Entisols adalah tanah-tanah yang belum mempunyai perkembangan struktur atau tanah tergolong masih muda.

Entisols tersusun dari bahan endapan aluvium sungai atau dari bahan abu pasir vulkan berpotensi tinggi untuk pertanian, karena tanah cukup subur. Demikian juga tanah entisols yang terbentuk dari endapan fluvio-marin yang mengandung bahan sulfida, masih cukup berpotensi untuk padi sawah, apabila dikelola dengan tepat.

Untuk itu Gede memandang, lumbung pangan baiknya dibangun di Pulau Sulawesi.

“Berdasarkan penelitian dari Badan Litbang Pertanian, secara biofisik Pulau Sulawesi memiliki lahan aluvial basah berlereng seluas 2,3 juta hektare yang cocok untuk pengembangan padi sawah,” tuturnya.

Lahan potensial untuk pertanian umumnya berada pada landform dataran aluvial, jalur aliran sungai, dan dataran antar perbukitan, yang tanahnya berkembang dari endapan aluvium.

Gede mengatakan bahwa Landform Aluvial paling luas terdapat di Sulawesi Selatan, kemudian disusul Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.

“Keempat provinsi tersebut memang merupakan provinsi-provinsi utama penghasil padi. Sekitar 94 persen dari total produksi padi di Sulawesi dihasilkan keempat provinsi tersebut,” imbuhnya.

 

Perlindungan Petani Beras

Penyebab terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga beras berikutnya ialah perlindungan petani beras terhadap liberalisasi. Menurut Gede, negara-negara yang hebat adalah negara yang melindungi sektor pertaniannya.

“Meskipun terjadi kenaikan harga gabah yang signifikan di level petani, namun keuntungan ini sudah tergerus oleh kenaikan biaya-biaya lainnya, seperti pupuk. Pupuk subsidi menjadi langka, yang tersedia hanya pupuk non subsidi di pasaran,” ucapnya.

Gede melihat bahwa ketidakmampuan pemerintah menjamin seluruh petani mendapatkan haknya atas pupuk murah, telah menyebabkan tergerusnya pendapatan mereka.

“Maka, hal yang dapat dikerjakan pemerintah adalah memastikan pembangunan proyek Masela dipercepat. Dengan terbangunnya kompleks petrokimia di Masela, maka suplai pupuk bersubsidi akan semakin terjamin,” pungkasnya.*