Ketum PBNU soal Usulan Hak Angket Pemilu: Gimik Politik

Gus Yahya
Gus Yahya | Ist

FORUM KEADILAN – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengimbau agar semua pihak untuk tidak menjadikan masalah Pilpres 2024 sebagai gimik politik.

Hal ini disampaikan oleh Gus Yahya untuk merespons wacana penggunaan hak angket DPR untuk mendalami dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Bacaan Lainnya

“Imbauan saya ndak usah jadikan masalah ini sebagai gimik politik yang artifisial. Kalau ada masalah, kalau masalahnya masalah hukum, selesaikan dengan hukum, kalau masalah politik, bicarakan secara politik, itu saja,” ujar Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis, 22/2/2024.

Ia mengatakan bahwa pada saat ini anggota DPR masih menjalani masa-masa reses dan ia mempertanyakan siapa yang ingin menggulirkan wacana tersebut.

“DPR-nya aja belum balik kantor, ini masih sibuk di KPPS dan lain-lain, siapa yang bikin?” tuturnya.

Diketahui sebelumnya,  Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya mengajukan hak angket DPR dalam dugaan kecurangan Pemilu 2024. Di parlemen, koalisi pengusung Ganjar ialah PDIP dan PPP.

Tak hanya dari partai politik (parpol) pengusungnya, Ganjar mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Partai pengusung Anies-Muhaimin di parlemen terdiri dari NasDem, PKS, PKB.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dikutip dari keterangan tertulis Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Rabu, 21/2/2024.

Hak angket sendiri merupakan salah satu dari tiga hak DPR dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan.

Hak angket menyebut, DPR berhak melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi masyarakat.*