FORUM KEADILAN – Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bamkomstra) dan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjelaskan terkait kabar buku yang ditulis oleh Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berjudul ‘Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi: The President Can Do No Wrong“.
Buku tersebut dirilis pada Juni 2023 di saat Partai Demokrat masih menjadi bagian oposisi pemerintah bersama dengan Partai PKS.
Hal ini menarik perhatian publik karena di hari pelantikan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 21/2 lalu, Buku ‘Cawe-cawe Presiden Jokowi’ tersebut kembali muncul di sosial media dan ramai dibahas.
Sebelumnya diketahui, Partai Demokrat kini telah kembali ke dalam Pemerintahan setelah berada di luar pemerintahan hampir sepuluh tahun terakhir ini.
Herzaky mengatakan bahwa buku yang ditulis oleh SBY itu sudah lama dirilis, bahkan sebelum masa Pilpres berlangsung.
“Buku itu kan untuk internal, dibuat sebagai early warning system, mengingatkan. (Diterbitkan) sebelum proses pilpres berlangsung,” ujar Herzaky kepada wartawan, Kamis, 22/2/2024.
Herzaky mengatakan buku itu adalah suatu bentuk peringatan dini untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia.
“Dalam konteks itu bagaimana seorang Presiden ya memang merupakan seorang kader partai politik ya, bagaimanapun tentu punya tugas dan tanggung jawab sebagai anggota partai politik,” kata Herzaky.
“Tetapi di sisi yang lain, ketika perannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ya tentunya tugas dan tanggung jawabnya, pengabdiannya sepenuhnya untuk masyarakat, bangsa dan negara ketika melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan,” sambung Herzaky.
Herzaky juga menambahkan, masuknya AHY ke dalam pemerintahan pada saat ini, tidak berarti kekritisan Partai Demokrat akan berubah. Tetapi kritik-kritikan tersebut dapat secara langsung disampaikan kepada Presiden Jokowi saat rapat-rapat kabinet.
“Ya kalau sebelumnya kami mengkritisi dari luar karena kami di luar pemerintahan, ya hari ini kalau ada masukan kami sampaikan langsung. Kan hari ini kami duduknya dekat ini, bisa menyampaikan secara langsung, kan begitu, ya. Nah, itulah yang membedakan. Kritis tetap, tetapi bukan berarti kritis itu meski ditampilkan di luar, ya kita harus bisalah membedakan posisi,” ujar Herzaky.
Ia pun juga menjelaskan soal beredarnya buku SBY yang disebut-sebut rilis setelah AHY dilantik menjadi Menteri ATR/BPN. Herzaky menegaskan bahwa buku tersebut telah lama dirilis.
“Yang menariknya juga adalah tahu-tahu ada beredar narasi lain bahwa pada hari yang sama AHY menjadi menteri, Mas AHY menjadi menteri, Pak SBY mengedarkan buku itu. Nah ini kan menjadi suatu hal yang kontradiktif, ada apa ini nih gitu, mengapa masih dibentuk oleh framing-framing yang sebenarnya tidak pas dan tidak tepat untuk itu gitu,” tegas Herzaky.
Diketahui, Dalam buku SBY tersebut terdapat lima poin yang mengkritisi seputar cawe-cawe yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Pilpres 2024.
“Pendapat saya, sah-sah saja presiden Jokowi mengatakan atau berbuat begitu. Apalagi kalau cawe-cawe yang beliau lakukan adalah cawe-cawe yang baik, positif. Saya pikir tidak boleh serta merta mengatakan apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak baik atau salah,” dikutip berdasarkan tulisan SBY.
Tetapi, SBY mengingatkan bahwa Jokowi harus bersikap hati-hati karena menggunakan alasan demi kepentingan bangsa dan negara. Bahkan bila dikaitkan dengan Pilpres 2024, ucapan tersebut harus tepat dan tidak bias.
SBY juga memberikan komentar mengenai isu Jokowi tidak suka dan tidak ingin Anies Baswedan menjadi capres. Menurut SBY, tidak masalah bagi Jokowi yang tidak suka dengan capres yang sebelumnya diusung oleh Partai Demokrat tersebut.
“Yang jadi persoalan adalah apabila cara yang dipilih oleh pihak Pak Jokowi untuk mencegah Anies menjadi capres itu bertentangan dengan etika seorang presiden dan apalagi kalau masuk ke wilayah penyalahgunaan kekuasaan,” jelas SBY.
“Misalnya, dicari-cari kesalahan Anies Baswedan secara hukum dan akhirnya dijadikan tersangka atas pelanggaran hukum tertentu. Kalau memang Anies terbukti bersalah, rakyat bagaimanapun mesti menerima, tapi kalau sebenarnya tidak bisa dibuktikan, maka itu akan jadi kasus serius,” sambung SBY.
SBY juga mengomentari terkait isu soal Jokowi yang ikut campur terhadap pilihan capres parpol dalam bukunya.*
