FORUM KEADILAN – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait isu rencana Prabowo-Gibran memangkas subsidi energi demi program makan siang gratis.
Erick mengatakan belum mendengar isu tersebut dan mengaku ada anggaran subsidi energi yang cukup besar digelontorkan oleh negara pada saat ini.
Total dari anggaran ini telah mencapai Rp540 triliun dan Erick menegaskan bahwa program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo-Gibran akan beda konteks dengan subsidi energi.
Erick menambahkan anggaran untuk menjalankan program bisa dicari dari berbagai sumber.
“Saya belum dengar (rencana pemangkasan subsidi energi untuk makan siang gratis). Yang pasti Indonesia sudah beri subsidi energi sampai Rp540 triliun, di mana penggunaannya itu harus tepat sasaran,” ucap Erick, Minggu, 18/2/2024.
“Soal alokasi dananya kan itu bisa dicari dari berbagai efisiensi, seperti apa efisiensi ya nanti, saya tidak berhak bicara itu karena saya ini masih bekerja dan melayani pemerintahan di bawah Pak Jokowi. Tapi, saya pastikan pembicaraan itu masih dalam pembicaraan, bukan menjadi sebuah keputusan,” sambungnya.
Isu Pemotongan Subsidi BBM
Hal ini bermula saat Eddy Soeparno saat diwawancarai oleh stasiun tv internasional pada Kamis, 15/2 kemarin. Ia mengungkapkan jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka benar-benar menjadi Presiden dan Wakil Presiden, maka akan memangkas anggaran subsidi BBM demi menjalankan program Prabowo-Gibran yakni makan siang gratis.
“Kami juga akan menemukannya (biaya program Prabowo) dengan mengurangi subsidi, subsidi yang tidak perlu,” katanya dalam wawancara tersebut.
Eddy menyebut bahwa usaha untuk program ini bukan tanpa alasan, dikarenakan 80 persen dari dana subsidi yang menembus Rp350 triliun tidak tepat sasaran.
“Saat ini kita sedang melihat subsidi energi sebesar Rp 350 triliun di mana 80 persen ditargetkan untuk mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menerima subsidi.”
“Sehingga, kami bakal menyesuaikan jumlah subsidi dari subsidi yang sebenarnya,” tuturnya.
Dalam wawancara tersebut, Eddy juga mengatakan bahwa Prabowo juga akan meningkatkan rasio pajak demi membiayai sejumlah program lainnya dan ia mencatat penerimaan pajak Indonesia hanya setara dengan 10 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Eddy, nominal ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan negara lain yang mempunyai rasio sebesar 14 persen.
Klarifikasi TKN Prabowo-Gibran
Kemudian tidak lama, Eddy Soeparno, memberikan klarifikasi terkait pernyataannya mengenai pemotongan anggaran subsidi energi sebagai sumber program makan siang dan susu gratis.
Ia menegaskan bahwa yang dilakukan oleh pihaknya adalah untuk mengevaluasi subsidi BBM yang tidak tepat sasaran dan klarifikasi ini disampaikan oleh Eddy melalui Instagramnya.
“Dari Rp350 T subsidi energi, subsidi terbesar untuk pertalite dan LPG 3 kg. Padahal 80 persen penikmat adalah masyarakat mampu. Oleh karena itu kita akan evaluasi,” ujar Eddy, Sabtu, 17/2/2024,
Eddy juga mengatakan pihaknya akan melakukan pendataan agar subsidi tepat sasaran yaitu kepada orang-orang miskin, orang yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS), yayasan-yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan termasuk UMKM.
Kemudian, juga akan dilakukan revisi atau penyempurnaan payung hukum untuk dapat mengatur kriteria anggota masyarakat yang berhak atas subsidi. Lalu akan ada sanksi yang diberikan bagi pihak-pihak yang menjual energi bersubsidi pada masyarakat umum.*
