Hasto Tegaskan PDIP Siap Jadi Oposisi Pemerintah di Periode Mendatang

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. | ist
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. | ist

FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP siap akan menjadi pihak oposisi pemerintah di periode mendatang.

Hal tersebut disampaikan menyusul hasil hitung cepat atau quick count yang mencatat keunggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 dan Hasto mengatakan PDIP memiliki pengalaman panjang sebagai pihak oposisi, yakni setelah Pemilu 2004 dan 2009.

Bacaan Lainnya

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” jelas Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis, 15/2/2024.

Hasto menyebut partai politik (parpol) oposisi penting agar dapat menjalankan fungsi check and balances terhadap jalannya pemerintahan.

Hasto menilai, hal ini melihat dari dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat yang memunculkan kemampuan untuk dapat melakukan manipulasi.

Ia juga menegaskan PDIP siap untuk berjuang baik melalui fraksi partai di parlemen ataupun di partai secara institusi.

“Karena apapun yang terjadi dalam dinamika politik nasional, kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat,” ¬†tuturnya.

Tetapi, Hasto mengklaim PDIP tidak akan tinggal diam dengan sejumlah dugaan kecurangan selama proses pemilihan kemarin. Ia juga menyinggung terkait pemilihan di luar negeri yang kesulitan mencoblos karena teknis administratif.

Hasto meyakini terkait dugaan kecurangan selama pemilihan terjadi mulai dari hulu hingga hilir.

“Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.

Hasil Quick Count Pilpres 2024

Diketahui, pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo-Gibran unggul dalam quick count sejumlah lembaga survei di antaranya Litbang Kompas, Indikator Politik Indonesia, LSI Denny JA, Charta Politika Indonesia, Poltracking, dan Politika Research & Consulting.

Berdasarkan quick count Litbang Kompas per Kamis, 15/2 pukul 11.16 WIB dengan suara masuk 88,85 persen, Prabowo-Gibran meraih 58,71 persen.

Disusul cawapres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 25,06 persen, dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di posisi akhir 16,23 persen.

Quick count Indikator per Kamis, 15/2 pukul 00:29 WIB dengan 97,63 persen suara masuk, Prabowo-Gibran unggul 58,00 persen. Disusul Anies-Muhaimin 25.32 persen, dan Ganjar-Mahfud 16.68 persen.

Hasil quick count LSI Denny JA per Rabu, 14/2 pukul 20:53 WIB dengan suara masuk 97,00 persen, Prabowo-Gibran teratas, yakni 58,16 persen.

Anies-Muhaimin di posisi kedua dengan 25,21 persen, dan Ganjar-Mahfud 16,64 persen.

Kemudian, quick count Charta Politika per Kamis, 15/2 pukul 11:17 WIB dengan suara masuk 98,4 persen, Prabowo-Gibran meraih 57,79 persen, Anies-Muhaimin 25,70 persen, dan Ganjar-Mahfud 16,50 persen.

Lalu, quick count Poltracking per Kamis, 15/2 pukul 09:43 WIB dengan suara masuk 95,83 persen, Prabowo-Gibran unggul meraih 59,34 persen, disusul Anies-Muhaimin 24,37 persen, dan Ganjar-Mahfud 16,29 persen.

Selanjutnya, quick count Politika Research & Consulting per Kamis, 15/2 pukul 10:51 WIB dengan suara masuk 98,08 persen, Prabowo-Gibran meraih 59,35 persen, Anies-Muhaimin 24.09 persen, dan Ganjar-Mahfud 16,57 persen.

Sebagai informasi, hasil quick count bukan lah hasil resmi Pemilihan Umum (Pemilu 2024). Hasil resmi Pemilu 2024 akan diketahui melalui rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai dari 15 Februari hingga 20 Maret 2024.*