Airlangga dan Zulhas soal ‘Dirty Vote’: Black Campaign, Zaman Gini Masih Bisa Curang?

Ilustrasi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) | Rahmad Fadjar Ghiffari/Forum Keadilan
Ilustrasi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) | Rahmad Fadjar Ghiffari/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan respons film dokumenter ‘Dirty Vote‘ yang mengklaim membongkar kecurangan dalam Pemilu 2024. Airlangga menilai bahwa film tersebut adalah bagian dari black campaign, salah satunya karena dirilis saat hari tenang Pemilu 2024.

“Kan namanya black movie, black campaign, ya kalau itu kan nggak perlu dikomentari,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12/2/2024.

Bacaan Lainnya

Airlangga juga menambahkan, tahapan dari gelaran Pemilu 2024 telah berjalan dengan lancar dan aman sejak awal tahapan dimulai.

“Jadi tidak perlu dibuat apa namanya dibuat keruh,” tuturnya.

Ia juga mendorong agar masyarakat dapat ikut mensukseskan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan lusa. Airlangga yakin proses demokrasi akan berjalan sesuai mekanisme.

“Kita negara demokrasi terbesar sesudah US (Amerika Serikat) dan India. Jadi ya kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita optimis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu,” terang Airlangga.

Kemudian, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas juga memberikan responnya terkait film dokumenter ‘Dirty Vote’.

Zulhas mengaku dirinya belum menonton film itu dikarenakan masih sibuk dengan persiapan caleg PAN di Pemilu 2024.

Tetapi saat ditanya terkait dugaan kecurangan Pemilu, Zulhas mengaku tidak yakin bahwa hal tersebut bisa terjadi saat pesta demokrasi tahun ini.

“Zaman ini mana bisa curang? masa zaman gini masih bisa curang tuh gimana. Emang masih ada yang rahasia? curang itu gimana caranya sekarang itu?” ujar Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 12/2/2024.

Zulhas menegaskan dugaan kecurangan Pemilu yang menggunakan fasilitas negara yang juga sempat disinggung dalam film tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Ia bahkan membantah pasangan capres-cawapres nomor urut 2, menggunakan fasilitas negara.

“Ya kan ada aturannya. Kita bisa dihukum pidana. Nggak mungkin,” tegas Zulhas.

Zulhas kemudian membantah dugaan kecurangan Pemilu yang melibatkan ASN dan aparat, karena menurutnya di era saat ini sulit untuk berbuat curang.

“Ya artinya kalau curang jalannya itu gimana? Mau curang itu gimana? Saya punya ini mau beli suara aja nggak. Gimana caranya? Nggak mungkin. Wong sekarang kelihat semua media. Handphone bisa foto ya kan? Orang nyolok ada handphonenya semua ada. Nggak mungkin,” jelas Zulhas.

Zulhas mengajak kepada semua pihak untuk dapat menjaga suasana di masa tenang Pemilu. Ia yakin dari semua tahapan kampanye, masyarakat telah menentukan pilihan masing-masing.

“Jadi saya kira, mari hari tenang ini kita jaga betul agar pemilu kita ini berlangsung dengan baik, semua kandidat sudah bicara, partai-partai juga kampanye begitu lama. Saya kira seluruh rakyat Indonesia sudah punya pilihan dan keputusan kan? Kita tunggu saja gitu,” lanjut Zulhas.

Ia meminta agar jangan saling melempar dugaan kecurangan, karena hal tersebut hanya akan membuat masyarakat resah.

“Jangan menyebarkan isu macam-macam curang lah, ini begitu lah ini begitu lah. Kan jadi membuat orang resah dan sekali lagi saya mengatakan curang itu gimana caranya? Zaman kayak gini gimana? Kan nggak mungkin lah ya,” pungkas Zulhas.

Film dokumenter ‘Dirty Vote‘ yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono adalah film yang mengklaim membongkar kecurangan dalam Pemilu 2024 dengan menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara yakni, Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Ketiga hukum tata negara tersebut memaparkan bahwa instrumen kekuasaan dengan bertujuan untuk memenangkan Pemilu walaupun akan berdampak merusak tatanan demokrasi.*