Pakar Tak Percaya Dana Kampanye AMIN Hanya Rp1 M, Duga Didukung AS

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin resmi mendaftar sebagai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024-2029 di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Kamis, 19/10/2023 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin resmi mendaftar sebagai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024-2029 di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Kamis, 19/10/2023 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Pakar Politik dari American Global University Jerry Massie mengungkapkan ketidakpercayaan-nya terhadap laporan rekening khusus dana kampanye (RKDK) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) yang hanya berkisar Rp1 miliar.

Menurut Jerry, biaya tersebut terlalu kecil untuk memodali perjalanan kampanye Anies-Cak Imin. Bahkan, Jerry memprediksi paslon nomor urut 1 tersebut menggelontorkan dana kampanye hingga Rp100 miliar lebih.

Bacaan Lainnya

“Saya nggak percaya, dana kampanye cuma Rp1 miliar. Nggak mungkin, dan tidak pernah mungkin itu, mereka kampanye di satu daerah, semua itu dibiayai oleh daerah tersebut kan nggak mungkin. Paling mentok itu, mereka menghabiskan di atas Rp100 miliar lah,” katanya kepada Forum Keadilan.

Tak hanya itu, Anies juga disebut-sebut sebagai The Golden Boys negara Paman Sam, Amerika Serikat (AS). Hal tersebut dilontarkan Jerry saat melihat kunjungan Duta Besar AS Sung Yong Kim ke DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Rabu 15/2/2023.

Jerry menilai, kunjungan tersebut bisa diartikan akan membuka jalan kerja sama antar dua negara. Sebab, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih condong menjalin kerja sama ke negara Cina dibanding AS, sehingga AS melihat peluang yang baik dari pencalonan Anies Baswedan sebagai presiden.

Belakangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga merilis informasi terbaru soal adanya temuan aliran dana asing yang mengalir ke beberapa partai politik. Menurut Jerry, sudah seharusnya PPATK membongkar temuan tersebut tanpa harus menduga-duga.

“Jadi saya nggak bisa menyebut siapa-siapa mereka, tapi Bawaslu juga perlu menelusuri. Kayak donasi atau apa, nama penyumbang itu harus masuk ke PPATK. Kita perlu tahu siapa penyumbangnya, berapa yang disumbangkan. Ke depan ini, perlu direvisi, perlu diuji materi soal anggaran asing yang masuk,” jelasnya.

Sebetulnya, kata Jerry, tidak boleh dana asing tersebut masuk saat pemilu akan dilaksanakan. Sebab, nanti-nya akan ada kepentingan asing yang akan membahayakan pemerintahan di Indonesia.

“Iya, nanti mereka akan menguasai sumber daya alam kita. Nah, itu lah kalau memang seorang capres tidak punya logistik untuk maju, nanti di situ, beratnya di situ. Mereka punya kepentingan di dalam negeri, ingin menguasai. Nah, ini yang dicari oleh bangsa lain. Jadi, kalau buat saya ini sangat berbahaya sekali,” jelasnya.

Ke depan, Jerry menyarankan agar penyelenggara dan pengawas pemilu untuk memperketat masuk-keluar dana kampanye para peserta pemilu.

Jerry mengatakan, tindakan yang paling tepat untuk mengawasi aliran dana asing tersebut adalah dengan memblokir akses uang masuk. Sebab, dana tersebut terdeteksi tidak jelas sumbernya dari mana.

“Misal, Capres A, Capres B. Ketika ada dana masuk dari luar negeri ke rekening tim pemenangan kalau sumbernya tidak jelas, diblokir saja. PPATK juga begitu, kalau sudah ada temuan dana asing yang masuk harus check and recheck,” tegasnya.*

Laporan Ari Kurniansyah