Respons TPN dan Timnas AMIN soal Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak

Presiden Joko Widodo (Jokowi) | Dok - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) | Dok - Biro Pers Sekretariat Presiden

FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa seorang presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam pemilihan presiden (Pilpres) sepanjang menaati aturan yang berlaku.

Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD sekaligus Ketua Ganjar Center, Poempida Hidayatulloh menilai, sebagai kepala negara seharusnya Jokowi bersikap selayaknya seorang negarawan yang mengayomi rakyatnya, karena bagaimanapun dia hidup dari pajak rakyat.

Bacaan Lainnya

“Presiden seyogianya dapat memisahkan posisi sebagai seorang politisi dan sebagai seorang kepala negara. Bagaimanapun juga Presiden hidup dan bekerja dari uang pajak rakyat, di mana Paslon 01, 02 dan 03 bersama dengan pendukung masing-masing paslon adalah para pembayar pajak. Seyogianya mereka semua ini diperlakukan secara adil,” kata Poempida kepada Forum Keadilan, Rabu, 24/1/2024.

Menurut Poempida, keberpihakan seorang presiden terhadap salah satu paslon berpotensi adanya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, dia mendorong agar Jokowi mengundurkan diri atau cuti sebagai presiden jika ingin berpihak dan berkampanye.

“Namun jika kemudian presiden ingin melakukan kampanye untuk salah satu paslon, presiden harus mengundurkan diri atau paling tidak cuti selama proses tersebut,” ujarnya.

Dia lantas menyinggung bahwa pemimpin yang lupa kalau dirinya berasal dari rakyat akan jatuh atas kekuasaan rakyat jua. Kemudian, dia juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal secara ketat agar fasilitas negara tidak digunakan untuk kepentingan politik Jokowi.

“Kita akan pantau secara ketat, jangan sampai pemanfaatan fasilitas negara dan program pemerintah dipergunakan untuk kepentingan politik,” tuturnya.

Saat disinggung soal netralitas yang selama ini digaungkan oleh Jokowi, Poempida mengatakan, pernyataan Jokowi kerap kali bertolak belakangan dengan apa yang dikatakan sebelumnya.

“Ya kita kan sering kena prank ya oleh beliau belakangan ini. Bicara ini ternyata jadinya itu,” sargahnya.

Sementara itu, anggota Dewan Pakar tim nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Marsda TNI Pur. Supomo mengatakan, bahwa keberpihakan Jokowi terhadap salah satu paslon bukanlah isu baru. Menurutnya, isu tersebut tidak akan berpengaruh secara signifikan, karena masyarakat sudah pandai untuk meresponnya.

“Itu istilah cawe-cawe dulu, jadi bukan baru sebenarnya. Jadi sebenarnya masyarakat sekarang sudah cerdas menilai, karena isu diangkat tapi kelihatannya juga tidak terlalu seksi karena masyarakat sudah pandai, sudah pintar meresponnya,” kata Supomo saat ditemui di Markas Pemenangan AMIN di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24/1.

Kendati begitu, dia tetap berharap bahwa Jokowi akan terus bersikap netral sebagaimana yang disampaikan selama ini, sehingga pemilu kali ini berjalan secara jujur dan adil.

“Kita harap bahwa netralitas kan sudah jelas ya, pemerintah akan netral, tidak ada keberpihakan, pemilu yang adil dan jujur seperti itu, sehingga kita menyuarakan seperti itu dan teman-teman perubahan terus berjuang seperti itu, mengharapkan bahwa betul-betul demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi yang jujur dan adil serta amanah,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Menurut dia, pernyataan Jokowi tersebut sudah secara gamblang menunjukkan keberpihakannya terhadap paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bagi Ujang, pernyataan Jokowi yang disampaikan di muka publik itu selain menunjukkan keberpihakan, juga ingin mengajak masyarakat agar ikut mendukung dan memenangkan Prabowo-Gibran.

“Iya di situ sudah sangat jelas, sudah clear soal dukungan Pak Jokowi menjelang detik-detik pencoblosan di 14 Februari dan kelihatannya Jokowi ingin memenangkan pasangan Prabowo-Gibran,” kata Ujang kepada Forum Keadilan, Rabu, 24/1.

Menurut Ujang, langkah Jokowi tersebut presisi dengan analisa yang sudah ia lakukan sejak lama, bahwa Jokowi tidak akan mendukung paslon yang didukung oleh PDIP, dalam hal ini Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

“Tapi punya pilihan sendiri, punya sikap sendiri untuk mendukung Prabowo-Gibran,” ungkapnya.

Bagi Ujang, elektabilitas Prabowo-Gibran sudah maksimal, berada di kisaran 48 persen. Namun, cawe-cawe Jokowi tersebut menurut Ujang, diharapkan mampu mengorek elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai 50+1 persen, sehingga bisa memenangkan pilpres satu putaran.

“Jadi Prabowo-Gibran tetep tinggi elektabilitasnya, cuma Jokowi turun gunung (untuk) menambah elektabilitas kemenangan Prabowo-Gibran agar 50+1 persen sehingga memenangkan satu putaran,” terangnya.

Adapun soal netralitas, Ujang mengatakan bahwa hal itu akan sulit terwujud, karena langkah Jokowi tersebut didukung oleh Undang-Undang.

“Tapi aturannya membolehkan presiden kampanye, peraturannya membolehkan presiden cuti, aturannya membolehkan presiden dukung mendukung itu, jadi netralitas itu sulit diterapkan karena aturannya mendukung Presiden, menteri dan pejabat lain untuk tidak netral, ini yang repot,” bebernya.

Namun Ujang tetap berharap agar Jokowi tetap menjaga netralitasnya dan menjadi sosok negarawan yang bertindak atas kepentingan bangsa dan negara, tidak hanya untuk segelintir golongan saja.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye terhadap salah satu paslon dalam pemilihan presiden (pilpres), sepanjang mengikuti aturan dan tidak menggunakan fasilitas negara.

“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1).

Menurut dia, presiden tidak hanya pejabat publik, tapi juga berstatus sebagai pejabat politik, sehingga dia juga berhak untuk menentukan suaranya.

“Itu (berkampanye) boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” pungkasnya.*

Laporan M. Hafid