PSI: Jokowi Benar, Keberpihakan Presiden Terhadap Capres-Parpol Bukan Dosa

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI, Raja Juli Antoni | Instagram @rajaantoni
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI, Raja Juli Antoni | Instagram @rajaantoni

FORUM KEADILAN – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengklaim setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak.

PSI menilai Presiden dan menteri memiliki hak politik yang sama sebagai warga negara.

Bacaan Lainnya

“Pak Jokowi benar. Presiden dan Menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI, Raja Juli Antoni, dalam keterangannya, Rabu 24/1/2024.

Kemudian Raja Juli mencontohkan dan mengatakan di Amerika Serikat, Presiden Barack Obama berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton saat melawan Donald Trump.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja Juli.

Raja Juli berharap agar Jokowi dapat menindaklanjuti pernyataan itu dengan dukungan terbuka dan meyakini Jokowi memberikan dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow up dengan memberikan dukungan terbuka kepada paslon nomor 02 dan parpol nomor 15, PSI partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” lanjut Raja.

Diketahui, Presiden Jokowi menyebut bahwa Presiden boleh melakukan kampanye dalam Pemilu.

Menurutnya, seorang Presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi saat dirinya ditanya soal menteri-menteri yang mempunyai latar belakang nonpolitik yang terlihat aktif berkampanye saat ini.

Ia mengatakan, aktivitas yang dilakukan oleh para menteri dari bidang nonpolitik tersebut adalah hak demokrasi.

“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja,” ucap Jokowi saat memberikan keterangan pers di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24/1/2024.

“Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye),” sambung Jokowi.

Jokowi berpandangan, Presiden dan menteri adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik yang boleh berpolitik.

“Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh,” terang Jokowi.*