Sejumlah Oknum Satpol PP Dukung Gibran, Dalangnya Harus Dicari

FORUM KEADILAN – 13 oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Garut berani terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka. Tak cuma sanksi, dalang di balik adanya deklarasi dukungan tersebut harus dicari.

Video deklarasi dukungan dari para oknum Satpol PP itu viral di media sosial. Sambil mengangkat foto Gibran, oknum yang menyatakan diri mereka sebagai anggota Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) itu mengatakan bahwa Indonesia butuh pemimpin muda.

Deklarasi itu akhirnya berujung pada sidang etik. Dalam sidang yang digelar oleh Satpol PP Kabupaten Garut pada Selasa, 2/1/2024, oknum Satpol PP tersebut dikenakan sanksi skors satu bulan tanpa tunjangan. Sementara, salah satu anggota yang disebut sebagai penginisiasi, diskors tiga bulan tanpa tunjangan.

Kepala Satpol PP Garut Basuki Eko mengatakan, status seluruh pegawai dalam video bukan aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Namun, keberadaan video itu sendiri membuat cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ingin ‘menyelepet’ Pemerintah Daerah (Pemda) Garut. Ia mengaku kaget dengan munculnya video tersebut, dan yakin bahwa belasan Satpol PP dalam deklarasi itu hanya korban.

“Ya saya kira kelakuan Satpol PP itu membuat rakyat juga ingin nyelepet Garut ya. Gimana sih, wong hari ini semuanya lagi punya gawe (pekerjaan) nasional yang besar. Kok seberani itu Satpol PP? Jadi kasihan. Dia itu hanya korban saja dari yang menyuruh,” kata Cak Imin dalam diskusi ‘Slepet Imin’ di Garut, Jawa Barat, Kamis 4/1/2024.

Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD sekaligus Ketua Ganjar Center, Poempida Hidayatulloh juga sependapat. Menurutnya, jika tidak didukung oleh orang kuat, oknum tersebut tidak akan seberani itu menyatakan dukungannya.

“Saya tidak bisa berspekulasi. Tapi dalam konteks logika, jika mereka tidak didukung oleh atasan atau seseorang yang kuat, maka rasanya mereka tidak akan berani terbuka seperti itu,” ujar Poempi kepada Forum Keadilan, Kamis 4/1.

Poempi pun heran dengan urgensi deklarasi tersebut. Terlebih, mereka masih mengenakan seragam instansi yang menaunginya.

“Apakah perlu deklarasi dukungan dengan menggunakan seragam? Apalagi perannya erat dengan urusan pengamanan,” ungkapnya.

Harusnya, lanjut Poempi, aparat penegak hukum dapat bersikap arif dalam berpolitik. Jika tidak, rasa kenyamanan yang mestinya dirasakan masyarakat hilang begitu saja.

“Ini sungguh berbahaya, kalau ada pihak-pihak yang tidak paham basis kebenaran dan etika,” tegasnya.

Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli juga sepakat. Oleh karena itu, ia mengatakan, perlu ada investigasi lebih lanjut untuk mengusut deklarasi dukungan tersebut.

“Tidak hanya berhenti dengan memberikan sanksi. Bawaslu perlu melakukan penyelidikan atas tindakan Satpol PP tersebut,” ucapnya kepada Forum Keadilan, Kamis 4/1.

Sementara itu, Wakil Komandan Bravo sekaligus Tim Komunikasi Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Cheryl Anelia Tanzil mengaku bahwa pihaknya tidak tahu persis siapa oknum yang ada di dalam video tersebut. Ia juga tidak mengetahui siapa yang menyuruh mereka menyatakan dukungan terhadap Prabowo-Gibran.

“Tetapi kami juga tidak tahu mereka itu siapa, berkoordinasi dengan siapa. Kami tidak pernah meminta mereka menyampaikan dukungan tersebut,” katanya kepada Forum Keadilan, Kamis 4/1.

Cheryl mengatakan, dirinya khawatir apabila nantinya dukungan tersebut memberikan efek negatif terhadap elektabilitas Prabowo-Gibran.

Tetapi menurutnya, jika pihak tertentu merasa pernyataan dukungan itu bagian dari pelanggaran maka silakan membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Silakan saja apabila dianggap ada pelanggaran agar dibuat laporan ke Bawaslu. Kita akan mengikuti apapun yang diputuskan oleh Bawaslu,” tandasnya.* (Tim FORUM KEADILAN)