TKN: Prabowo-Gibran akan Terapkan Pajak pada UKM hingga Impor Gandum

Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Debat Kedua Calon Wakil Presiden (cawapres) Pemilu 2024, Di JCC Senayan, Jakarta, Jumat, 22/12/2023, Malam. | Youtube KPU RI
Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Debat Kedua Calon Wakil Presiden (cawapres) Pemilu 2024, Di JCC Senayan, Jakarta, Jumat, 22/12/2023, Malam. | Youtube KPU RI

FORUM KEADILAN – Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki sejumlah strategi untuk meningkatkan perluasan atau ekstensifikasi penerimaan negara dengan menerapkan sejumlah pajak dan bea cukai baru jika terpilih di Pilpres 2024.

Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Erwin Aksa, mengatakan bahwa ekstensifikasi pajak akan dilakukan dengan menerapkan pajak pada usaha kecil menengah (UKM).

Bacaan Lainnya

Erwin mengatakan, meski pendapatan pajak dari UKM kemungkinan kecil, namun langkah tersebut perlu agar lebih banyak masyarakat yang dapat berkontribusi dalam penerimaan negara.

“Kita lihat pajak yang hari ini masih perlu ekstensifikasi, masih banyak pelaku usaha belum menyetor pajak. Bagaimana kita undang pelaku usaha UKM yang informal untuk bisa melaporkan pajak mereka,” kata Erwin dalam program Your Money Your Vote, dikutip, Sabtu, 30/12/2023.

“Bagaimana semua pelaku usaha dan masyarakat Indonesia bisa terlibat dalam pendapatan negara walaupun kecil atau bahkan kita menaikkan pembayar pajak yang tidak kena pajak ya, rasio batas itu,” lanjutnya.

Menurut Erwin, dengan dilakukannya ekstensifikasi pajak, maka rasio perpajakan di Indonesia pada 2029 bisa mencapai 18 persen.

Selain itu, Erwin melanjutkan, Prabowo-Gibran juga akan melakukan ekstensifikasi di bidang penerimaan bea cukai. Ia mengatakan, Prabowo akan memberlakukan cukai terhadap minuman berpemanis.

Menurut Erwin, minuman berpemanis perlu diberlakukan cukai karena telah membuat masyarakat Indonesia terkena diabetes. Kata Erwin, pengobatan diabetes telah menghabiskan anggaran BPJS Kesehatan hingga Rp20 triliun.

Erwin mengatakan, pihaknya juga akan menerapkan pajak impor gandum. Menurut Erwin, kebocoran dari pajak gandum cukup besar.

“Kita 0 persen pajak gandum kita, negara lain, seperti Thailand, Brunie sudah menerapkan pajak impor gandum,” kata Erwin.*