Gerindra Singgung Pilkada DKI: Turunkan 2 Ribu Kader untuk Menangkan Anies

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani saat memberikan keterangan kepada media di kantor TKN Fanta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 14/12/2023 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani saat memberikan keterangan kepada media di kantor TKN Fanta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 14/12/2023 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa partainya menurunkan sebanyak 2.500 kader untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Muzani mengatakan seluruh kader yang diterjunkan itu berasal dari seluruh Indonesia dengan latar belakang bermacam-macam, mulai dari anggota DPR RI hingga anggota DPRD kota.

Bacaan Lainnya

“Saya menurunkan waktu itu kurang lebih 2.500 kader dari seluruh Indonesia. Anggota DPRD kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, dan pengurus-pengurus itu diturunkan di sini. Untuk apa? Memenangkan Pak Anies Baswedan,” ujar Muzani setelah menghadiri Rakornas Partai Gerindra, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Jumat, 15/12/2023.

Hal tersebut diungkapkan Muzani saat dirinya ditanya apakah Anies masih memiliki utang terhadap Gerindra maupun Ketum Prabowo Subianto.

Muzani mengatakan para kader yang memenangkan Anies pada saat itu berperan menjadi saksi di tempat pengambilan suara. Menurutnya, para kader  rela menetap di Masjid, Majelis Taklim hingga emperan demi memenangkan Anies Baswedan.

Sebelumnya, debat Pilpres perdana digelar pada Selasa, 12/12/2023 di Gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Pembahasan demokrasi tersebut disampaikan oleh Anies saat menanggapi pertanyaan.

Anies menyebut kini rakyat percaya dengan demokrasi di era pemerintahan sekarang.

“Saya rasa lebih dari sekedar partai politik, rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi, itu jauh lebih luas dari sekadar partai politik,” ujar Anies di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 12/12/2023.

Anies menjelaskan bahwa demokrasi termasuk kebebasan berbicara hingga pengkritik pemerintah dan terdapat proses pemilu yang adil dan transparan.

“Ketika kita bicara demokrasi minimal ada tiga, satu adalah adanya kebebasan berbicara, kedua adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah, ketiga adanya proses pemilu, pilpres yang netral, yang transparan, jujur dan adil,” jelas Anies.

Anies mengatakan unsur demokrasi mengalami gangguan dan salah satunya adalah soal kebebasan berbicara yang menurun.

“Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini dua ini mengalami problem, kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun angka demokrasi kita,” ujar Anies.

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto memberikan tanggapan pernyataan Anies dan mengatakan apa yang dikatakan Anies agak berlebihan.

“Mas Anies.. Mas Anies.. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan,” kata Prabowo.

Prabowo mengungkapkan, bahwa dirinya adalah orang yang mengusung Anies dan bila demokrasi tidak berjalan, seharusnya Anies tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi Gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa, saya mengusung bapak,” ujar Prabowo.

“Kalau demokrasi kita tidak berjalan tidak mungkin Anda menjadi Gubernur,” lanjut Prabowo.

Diketahui, pada Pilkada 2017, Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno diusung oleh Partai Gerindra dan PKS maju sebagai cagub dan cawagub.

Partai Gerindra dan PKS pada saat itu adalah partai oposisi.

Pilkada 2017 tersebut diikuti oleh tiga pasang calon. Anies-Sandi melawan paslon Ahok-Djarot dan AHY-Sylvie.

Hasil akhir menyatakan bahwa AHY-Sylvie kalah di putaran pertama dan Anies-Sandi menang melawan Ahok-Djarot yang diusung oleh koalisi PDIP di putaran kedua.*

Pos terkait